DPRD Kota Bekasi Dorong Kemandirian Ekonomi Lewat Wirausaha
Terbatasnya peluang kerja formal menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin. Dalam kegiatan Reses Masa Persidangan II di RW 007, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai membangun usaha sebagai alternatif menciptakan peluang ekonomi.
Menurut Alit, kondisi dunia kerja saat ini menuntut masyarakat tidak hanya bergantung pada lowongan pekerjaan yang tersedia. Semangat berwirausaha dinilai menjadi salah satu cara untuk memperkuat perekonomian sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Lapangan kerja kita mulai sempit. Karena itu perlu gebrakan baru bagi pemuda dan masyarakat untuk membangun usaha. Tujuannya agar bisa menyerap tenaga kerja lokal,” ujar Alit.
Ia menilai, semakin banyak pelaku usaha baru yang tumbuh di tingkat lingkungan, semakin besar pula peluang menekan angka pengangguran di Kota Bekasi. Karena itu, masyarakat didorong untuk berani memulai usaha sesuai potensi yang dimiliki.
Selain membahas pemberdayaan ekonomi, Alit juga menjelaskan arah pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi yang mencapai sekitar Rp6,7 triliun. Ia menegaskan anggaran tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
“Anggaran ini harus kita pastikan sampai ke masyarakat dan dirasakan manfaatnya,” katanya.
Dalam sesi dialog, warga turut menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan RW 007. Salah satunya mengenai perbaikan drainase yang dinilai masih diperlukan untuk mengurangi genangan saat hujan.
Ketua RW 007, Ganjar, berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah melalui dukungan DPRD Kota Bekasi.
Di kesempatan yang sama, Lurah Duren Jaya, Yahya Rahman Salubis, menyampaikan bahwa sejumlah proyek pembangunan, termasuk perbaikan saluran air di beberapa titik, telah mulai dilaksanakan.
Aspirasi juga datang dari kader Posyandu yang menginginkan pembangunan gedung khusus. Selama ini pelayanan kesehatan masyarakat masih memanfaatkan fasilitas milik RW maupun mushola sehingga dinilai kurang representatif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Alit memastikan seluruh aspirasi warga akan dibawa ke dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah agar dapat diprioritaskan pada tahun anggaran mendatang.
“Apa yang disampaikan warga hari ini akan saya catat dan kawal sampai terealisasi,” tegasnya.
Melalui reses ini, Alit berharap masyarakat semakin aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus terdorong membangun kemandirian ekonomi melalui dunia usaha, sehingga pembangunan wilayah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
