Buruh Bergaji Rp3 Juta Bisa Masuk Desil 9, Said Iqbal: Apa?
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyoroti penggunaan data desil dalam mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Said menilai klasifikasi tersebut perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan persoalan ketika digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan maupun program pemerintah. Menurutnya, pekerja dengan penghasilan setara upah minimum bisa saja masuk dalam kelompok desil tinggi karena memiliki aset tertentu.
Ia menjelaskan, pengelompokan kesejahteraan tidak hanya mempertimbangkan besaran pendapatan. Sejumlah indikator lain, seperti kondisi tempat tinggal, kepemilikan kendaraan, serta pengeluaran per kapita, turut diperhitungkan dalam menentukan posisi seseorang dalam kelompok desil.
Menurut Said, indikator kepemilikan aset perlu dilihat secara lebih kontekstual. Pasalnya, aset yang dimiliki seseorang belum tentu menunjukkan kemampuan ekonominya.
Ia mencontohkan seorang buruh yang hanya berpenghasilan Rp3 juta per bulan, tetapi memiliki sepeda motor karena mendapat hibah atau warisan dari keluarga.
“Misal lagi, ada buruh, penghasilannya Rp3 juta, terima hadiah, dapat hadiah hibah motor. Apakah dia masuk desil 9? Aduh!” kata Said dalam konferensi pers virtual, Sabtu (29/8/2026).
Said khawatir ketidaktepatan klasifikasi dapat berdampak langsung terhadap pekerja berpenghasilan rendah. Mereka berpotensi kehilangan akses terhadap sejumlah program pemerintah apabila data menunjukkan mereka berada dalam kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan riil dan pendapatan yang diterima secara rutin, bukan hanya berdasarkan aset yang tercatat dalam data.
“Pendapatannya cuma Rp3 juta, dia ngojek. Apa dia desil 9?” pungkasnya.
Said pun mendorong pemerintah melakukan evaluasi dan pemutakhiran data agar pengelompokan desil benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, akurasi data menjadi penting karena klasifikasi tersebut berpotensi digunakan sebagai dasar dalam menentukan penerima subsidi, bantuan sosial, maupun berbagai kebijakan pemerintah lainnya.
