BKAD: PAD Sleman Sudah Tembus Rp829 Miliar di Semester II
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus menggenjot pendapatan daerah melalui optimalisasi berbagai sektor pajak. Hingga memasuki semester II 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat mencapai Rp829,1 miliar atau 48,43 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,7 triliun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Abu Bakar, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tahun lalu, hingga triwulan II, PAD baru terealisasi Rp689,9 miliar atau 48,22 persen dari target Rp1,4 triliun.
“Jika dibandingkan tahun lalu, terdapat peningkatan penerimaan sekitar Rp139,1 miliar. Ini menunjukkan upaya optimalisasi yang kami lakukan mulai memberikan hasil,” ujar Abu Bakar, Senin (21/7/2026).
Menurutnya, kenaikan penerimaan tidak lepas dari berbagai strategi yang dilakukan BKAD, mulai dari penagihan aktif, pemeriksaan pajak, hingga penilaian ulang objek pajak guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih menjadi penyumbang terbesar PAD Sleman. Dari target Rp400 miliar pada 2026, hingga kini realisasinya telah mencapai Rp144,08 miliar atau sekitar 36,02 persen.
“BPHTB masih menjadi kontributor terbesar PAD. Kami terus memperkuat validasi transaksi dan pengawasan agar penerimaannya semakin optimal,” kata Abu Bakar.
Selain BPHTB, kontribusi signifikan juga datang dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak sektor makanan dan minuman telah menghasilkan Rp124,9 miliar, sedangkan PBJT jasa perhotelan menyumbang sekitar Rp93,9 miliar.
Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan BPHTB, BKAD memanfaatkan sistem e-BPHTB yang telah terintegrasi dengan ATR/BPN. Sistem tersebut dinilai mampu mempercepat proses verifikasi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap transaksi pertanahan.
Sementara itu, dari sisi persentase realisasi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sektor dengan capaian tertinggi. Hingga pertengahan tahun, realisasinya telah mencapai 90,77 persen dari target yang ditetapkan.
Abu Bakar mengatakan evaluasi semester pertama telah dilakukan untuk memetakan potensi penerimaan pada paruh kedua 2026. BKAD juga akan menyesuaikan target pada sektor-sektor yang dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan.
“Dari hasil evaluasi semester pertama, kami memetakan sektor pajak yang perlu penyesuaian target sekaligus mengidentifikasi potensi penerimaan yang masih bisa ditingkatkan,” jelasnya.
Selain itu, BKAD menggandeng pemerintah kalurahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), penyelenggaraan pekan pembayaran pajak, hingga sosialisasi yang dilakukan secara rutin di tingkat padukuhan dan kalurahan.
“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kalurahan agar kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat dan target PAD tahun ini dapat tercapai,” pungkas Abu Bakar.
