BGN Uji MBG Prasmanan, Siswa Ikut Melayani
Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji pola baru penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan langsung di ruang kelas. Skema tersebut diterapkan secara terbatas untuk melihat efektivitas penyajian makanan sekaligus menjaga kualitas makanan yang diterima siswa.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, uji coba mulai dilakukan pada Senin (5/10/2026) dengan melibatkan lebih dari 60 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.
Dalam mekanisme baru ini, makanan dikirim dari dapur dalam kondisi masih hangat. Setibanya di sekolah, makanan tidak lagi menunggu lama untuk dibagikan, melainkan langsung ditata dan disajikan di ruang kelas.
“Per hari ini, dari tanggal 5 (Oktober) ini kita sudah piloting mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi, makanan dibawa anget-anget ke kelas kemudian disajikan di kelas,” kata Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Uji coba tersebut mencakup sejumlah wilayah, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, serta beberapa daerah lainnya.
Menurut Sudaryono, perubahan pola penyajian tersebut salah satunya ditujukan untuk memperpendek jeda waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi siswa. BGN menilai waktu tunggu yang lebih singkat dapat membantu mempertahankan kualitas makanan.
“Tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu, sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan,” ujar Sudaryono.
Selain persoalan kesegaran, sistem prasmanan juga mengubah cara siswa menerima makanan. Mereka tidak hanya menerima makanan yang sudah ditentukan dalam satu porsi, tetapi dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan.
Siswa juga diperbolehkan menambah makanan apabila masih tersedia di meja prasmanan. Skema ini diharapkan dapat mengurangi makanan yang tersisa karena siswa memiliki keleluasaan menentukan jumlah makanan yang ingin dikonsumsi.
Penerapan sistem tersebut juga melibatkan siswa dalam pelayanan makanan. Mereka akan mendapat giliran untuk membantu proses penyajian melalui mekanisme piket yang dikoordinasikan bersama pihak sekolah dan SPPG.
Sudaryono menyebut konsep tersebut menyerupai kebiasaan di sekolah-sekolah Jepang yang melibatkan siswa dalam aktivitas pelayanan di lingkungan sekolah.
“Karena yang melayani adalah siswanya, jadi siswa itu ada piket kayak di Jepang gitu lah,” kata Sudaryono.
Dengan pola tersebut, pelaksanaan MBG tidak hanya mengandalkan dapur penyedia makanan, tetapi membutuhkan koordinasi yang lebih erat antara SPPG dan sekolah. Pihak sekolah juga perlu memastikan proses penyajian berlangsung tertib dan makanan dapat segera dikonsumsi.
BGN masih menjadikan penerapan di puluhan dapur tersebut sebagai tahap percontohan. Hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan sebelum sistem prasmanan diterapkan secara lebih luas di sekolah penerima program MBG.
Uji coba ini sekaligus menjadi upaya BGN mencari pola distribusi yang dinilai mampu menjaga kualitas makanan sejak keluar dari dapur hingga diterima siswa.
