BEM UI Kritik APBN hingga Militerisme Sipil dalam Aksi Besok
Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali akan mewarnai kawasan pusat ibu kota. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 1.500 mahasiswa itu menjadi bentuk sikap politik mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai perlu mendapat evaluasi. Massa akan mulai berkumpul sejak pagi hari sebelum menyampaikan tuntutan secara terbuka di ruang publik.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan hasil konsolidasi lintas fakultas yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.
“Rencananya aksi mulai pukul 10.00 WIB di Bundaran HI,” kata Dimas, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, mahasiswa menilai berbagai persoalan yang muncul belakangan tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, aksi kali ini tidak hanya berfokus pada isu ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola pemerintahan dan demokrasi.
Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa menilai penggunaan anggaran negara harus lebih difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat dibanding program-program yang dianggap belum menjadi prioritas.
Selain itu, massa aksi juga akan mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menekan harga kebutuhan pokok dan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Tak hanya isu ekonomi, mahasiswa turut menyoroti sejumlah program unggulan pemerintah. Mereka meminta evaluasi bahkan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap perlu dikaji ulang dari sisi efektivitas dan penggunaan anggaran negara.
“Lima pokok tuntutan ini merupakan hasil rangkuman dari konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI,” ujar Dimas.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa juga menolak praktik militerisme di ruang sipil. Mereka menilai perlu ada batas yang tegas antara institusi militer dan urusan sipil demi menjaga prinsip demokrasi serta supremasi sipil yang selama ini menjadi fondasi reformasi.
Poin yang paling politis dalam aksi tersebut adalah desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui berbagai kekeliruan kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Tuntutan ini menjadi simbol kritik mahasiswa terhadap arah pemerintahan yang sedang berjalan.
Dimas menegaskan bahwa aksi tersebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki keresahan serupa. Ia juga membantah adanya keterlibatan kelompok politik tertentu dalam agenda demonstrasi tersebut.
“Kami terbuka untuk seluruh masyarakat yang ingin bergabung dalam aksi besok. Kami juga tidak tergabung atau terafiliasi dengan kelompok massa mana pun,” tegasnya.
Selain mahasiswa UI, konsolidasi menjelang aksi diketahui turut dihadiri perwakilan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai jumlah massa dari kampus lain yang akan ikut turun ke jalan.
Dengan mengangkat isu mulai dari ekonomi, program prioritas pemerintah, hingga demokrasi, aksi BEM UI diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar di Jakarta dalam beberapa bulan terakhir sekaligus menjadi ujian bagi respons pemerintah terhadap kritik dari kalangan akademik.
