Anggaran Meja Biliar Rumah Dinas DPRD Sumsel Hampir Rp500 Juta
Rencana pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan menuai sorotan publik. Pasalnya, anggaran yang disiapkan untuk fasilitas hiburan tersebut mencapai hampir setengah miliar rupiah.
Informasi itu tercantum dalam sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data tersebut, Sekretariat DPRD Sumatera Selatan sebagai satuan kerja menganggarkan dua paket pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel.
Pengadaan pertama diperuntukkan bagi rumah dinas Ketua DPRD Sumsel dengan pagu anggaran sebesar Rp151 juta. Sementara paket kedua dialokasikan untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel dengan nilai anggaran mencapai Rp335,9 juta.
Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan untuk dua pengadaan meja biliar tersebut mencapai Rp486,9 juta.
Besarnya anggaran itu menuai kritik dari sejumlah pihak. Pegiat antikorupsi Feri Kurniawan menilai rencana pengadaan fasilitas hiburan di rumah dinas pejabat dengan nilai yang cukup besar berpotensi memunculkan pertanyaan publik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan uang rakyat yang seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Kalau benar hampir Rp500 juta anggaran disiapkan hanya untuk dua meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD, tentu ini memicu tanda tanya besar. APBD adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya seharusnya benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).
Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aturan administratif, tetapi juga terkait kepatutan dan urgensi penggunaan anggaran publik.
Feri juga menyoroti besarnya nilai anggaran untuk pengadaan meja biliar di rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel yang mencapai lebih dari Rp335 juta. Menurutnya, publik berhak mengetahui spesifikasi barang yang membuat nilai pengadaannya begitu tinggi.
Transparansi, kata dia, penting untuk mencegah kecurigaan adanya pemborosan anggaran maupun potensi mark up.
“Angka itu sangat besar untuk sebuah meja biliar. Publik tentu berhak mengetahui spesifikasi seperti apa yang membuat nilainya bisa setinggi itu,” tegasnya.
