Aksi 1.500 Mahasiswa UI Siap Guncang Bundaran HI Jakarta
Rencana aksi besar yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), dipastikan akan menjadi panggung kritik terbuka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demonstrasi yang diperkirakan melibatkan ribuan mahasiswa itu akan mengangkat isu ekonomi, kebijakan publik, hingga arah demokrasi nasional.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menyadari aksi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan dan gangguan aktivitas masyarakat di pusat ibu kota. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta yang terdampak oleh mobilisasi massa mahasiswa.
“Kami memohon maaf kepada masyarakat, khususnya warga yang beraktivitas di sekitar Bundaran HI. Besok mungkin akan ada kemacetan dan ketidaknyamanan yang muncul akibat aksi yang kami lakukan,” ujar Athof, Kamis (11/6/2026).
Namun menurutnya, kemacetan lalu lintas yang terjadi hanya berlangsung dalam hitungan jam. Ia menilai persoalan yang sedang dihadapi rakyat Indonesia jauh lebih serius dibanding gangguan lalu lintas yang muncul akibat demonstrasi mahasiswa.
“Kalau kemacetan di jalan hanya beberapa jam, rakyat hari ini menghadapi kemacetan yang jauh lebih panjang. Kemacetan lapangan pekerjaan, kemacetan mobilitas sosial, bahkan kemacetan masa depan yang sudah berlangsung bertahun-tahun,” katanya.
Athof menilai kondisi ekonomi yang selama ini dipromosikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang kerap dibanggakan pemerintah belum mampu menjawab persoalan kesejahteraan yang dihadapi rakyat sehari-hari.
“Pertumbuhan ekonomi boleh terlihat baik di atas kertas, tetapi realitas di meja makan masyarakat berbeda. Harga kebutuhan pokok terus naik, kesempatan kerja semakin sempit, sementara beban hidup rakyat semakin berat,” tegasnya.
Menurut Athof, kritik yang selama ini disampaikan mahasiswa melalui kajian akademik, data, maupun diskusi publik tidak memperoleh respons yang memadai dari pemerintah. Karena itu, jalan demonstrasi dipilih sebagai bentuk perlawanan politik warga negara terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Sudah terlalu banyak masukan, kritik, dan data yang disampaikan. Ketika semua saluran itu tidak didengar, maka turun ke jalan menjadi pilihan yang sah dalam demokrasi,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, meminta penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Ketiga, mahasiswa menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap belum menjadi prioritas di tengah tekanan ekonomi rakyat. Keempat, mereka mendesak pemerintah menghentikan praktik militerisme dalam ruang sipil yang dinilai semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara tuntutan kelima secara langsung ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa meminta kepala negara mengakui berbagai kesalahan kebijakan yang dinilai telah menimbulkan keresahan publik.
“Presiden harus berhenti mengelak. Pemerintah perlu mengakui kesalahan-kesalahan yang terjadi dan bertanggung jawab di hadapan rakyat,” kata Athof.
Menjelang aksi, BEM UI juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung, mulai dari kalangan buruh, guru, pedagang, mahasiswa, hingga komunitas sipil lainnya. Athof menegaskan demonstrasi tersebut bukan sekadar aksi mahasiswa, melainkan upaya bersama untuk memperjuangkan keadilan sosial dan keberpihakan negara kepada rakyat.
“Keadilan tidak akan datang dengan sendirinya. Keadilan harus diperjuangkan oleh rakyat yang berani bersuara ketika negara mulai menjauh dari kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
