Netanyahu Gagal Raih Suara Mayoritas
Benjamin Netanyahu belum memiliki jalan yang pasti untuk mempertahankan kekuasaannya setelah pemilihan parlemen Israel menghasilkan peta politik tanpa mayoritas yang jelas. Meski blok pendukungnya masih unggul dalam proyeksi kursi, jumlah tersebut belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Hasil sementara yang dilaporkan pada 29 Oktober 2026 menunjukkan blok pendukung Netanyahu diproyeksikan meraih 53 kursi di Knesset, sementara blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Partai-partai Arab diperkirakan menguasai 19 kursi di parlemen yang memiliki total 120 anggota.
Peta tersebut menempatkan Israel dalam situasi politik yang rumit. Untuk membentuk pemerintahan mayoritas, sebuah koalisi membutuhkan sedikitnya 61 kursi. Artinya, kedua blok utama harus mencari dukungan tambahan di luar kelompok masing-masing.
Bagi Netanyahu, hasil ini menjadi tantangan dalam upaya mempertahankan jabatan perdana menteri. Ia perlu meyakinkan partai atau anggota parlemen lain agar bersedia memberikan dukungan, sementara kubu oposisi juga harus menyatukan kekuatan jika ingin menghadirkan pemerintahan alternatif.
Partai Arab Berpotensi Menjadi Penentu
Perolehan 19 kursi oleh partai-partai Arab membuat kelompok tersebut berpotensi memainkan peran penting dalam negosiasi pembentukan pemerintahan. Secara matematis, dukungan mereka dapat membantu oposisi membangun mayoritas di parlemen.
Namun, peluang itu berhadapan dengan persoalan politik dan ideologi. Sejumlah pemimpin partai oposisi sebelumnya menolak bekerja sama dengan partai-partai Arab, sehingga upaya membentuk koalisi alternatif tidak hanya bergantung pada jumlah kursi, tetapi juga pada kesediaan para pemimpin politik mengubah sikap mereka.
Di sisi lain, Netanyahu masih memiliki kesempatan untuk menggalang dukungan dari kelompok di luar koalisinya. Namun, negosiasi tersebut berpotensi menuntut kompromi mengenai kebijakan, pembagian jabatan, dan arah pemerintahan mendatang.
Presiden Israel Minta Elite Politik Berkompromi
Presiden Israel Isaac Herzog meminta para pemimpin partai membuka ruang kompromi agar kebuntuan tidak berujung pada pemilihan umum ulang. Seruan itu disampaikan ketika belum ada blok yang mampu menunjukkan jalur pasti menuju mayoritas parlemen.
“Kita harus melakukan segala yang kita bisa, terutama setelah kemarin, untuk menghindari putaran pemilihan umum berikutnya. Jadi, saya berharap semua orang yang datang ke sini datang dengan pikiran terbuka,” kata Herzog.
Setelah hasil resmi diumumkan, Herzog dijadwalkan berkonsultasi dengan perwakilan partai-partai di Knesset sebelum menunjuk kandidat yang dinilai memiliki peluang membentuk pemerintahan.
Proses tersebut menjadi tahapan penting karena partai dengan perolehan kursi terbesar tidak otomatis dapat menguasai pemerintahan. Kemampuan menghimpun dukungan lintaspartai tetap menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang memperoleh mandat untuk membentuk koalisi.
Tiga Jalan Keluar dari Kebuntuan
Setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang dapat ditempuh untuk mengakhiri kebuntuan politik Israel.
Pertama, Netanyahu berupaya memperluas koalisinya dengan menarik dukungan dari partai atau anggota parlemen di luar blok pendukungnya. Langkah ini dapat memperbesar peluangnya bertahan, tetapi bergantung pada kesediaan pihak lain berkompromi.
Kedua, Eisenkot membangun koalisi alternatif dengan menghimpun dukungan dari partai-partai di luar bloknya, termasuk partai Arab. Kendati secara matematis memungkinkan, perbedaan ideologi dan penolakan sebagian partai terhadap kerja sama tersebut menjadi hambatan utama.
Ketiga, para pemimpin politik mempertimbangkan pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan partai dari kubu berbeda. Opsi ini dapat memperluas basis dukungan parlemen, tetapi berpotensi sulit diwujudkan karena perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan, keamanan, dan kebijakan nasional.
Jika berbagai upaya tersebut gagal menghasilkan pemerintahan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilihan umum. Namun, kemungkinan itu belum menjadi keputusan final karena proses negosiasi dan pembentukan pemerintahan masih harus berjalan.
Sementara itu, Netanyahu tetap menjalankan fungsi sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Situasi tersebut membuat masa depan kepemimpinan Israel untuk sementara bergantung pada hasil perundingan politik dan kemampuan para pemimpin partai mencapai kesepakatan.
