Indonesia Tunda Pembahasan BoP dan ISF untuk Gaza
Pemerintah Indonesia belum melanjutkan pembahasan mengenai keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF) untuk Gaza. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut keputusan tersebut masih mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan di kawasan.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan penangguhan itu berlaku hingga pemerintah menilai perkembangan situasi lebih lanjut. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul desakan Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, agar Indonesia meninjau kembali keikutsertaannya dalam BoP.
“Pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF), dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan di kawasan yang masih sangat dinamis,” ujar Yvonne, Kamis (29/10/2026).
Meski pembahasan kedua mekanisme tersebut ditangguhkan, Kemlu menegaskan bahwa posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina tidak berubah. Pemerintah tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan sesuai amanat konstitusi.
Indonesia juga terus mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan Two-State Solution atau Solusi Dua Negara, yang menempatkan kemerdekaan Palestina dan keamanan kedua pihak sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Menurut Yvonne, rencana keterlibatan Indonesia dalam BoP sebelumnya dimaksudkan untuk memperkuat kontribusi negara dalam memastikan kepentingan serta aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi perhatian. Prinsip serupa, kata dia, juga menjadi landasan Indonesia dalam berpartisipasi di berbagai forum internasional.
Albanese Soroti Risiko Keterlibatan Indonesia
Sebelumnya, Francesca Albanese meminta Indonesia mempertimbangkan kembali partisipasinya dalam BoP yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta pada 22 Oktober 2026, Albanese menilai mekanisme tersebut berisiko menormalisasi pola penyelesaian konflik yang dinilainya bermasalah. Ia menyoroti besarnya pengaruh Amerika Serikat dan Israel serta mempertanyakan sejauh mana suara rakyat Palestina terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.
“Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” kata Albanese.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan dalam BoP berpotensi menimbulkan pertanyaan terhadap konsistensi posisi Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina. Albanese berpandangan bahwa masa depan rakyat Palestina semestinya tidak ditentukan tanpa keterlibatan bermakna dari pihak Palestina sendiri.
BoP diumumkan Trump pada Januari 2026 sebagai mekanisme untuk menangani konflik internasional. Dalam konteks Gaza, badan tersebut dikaitkan dengan pengaturan pemerintahan sementara dan upaya stabilisasi wilayah.
Rencana itu menuai kritik dari sejumlah pengamat dan pegiat hak asasi manusia, terutama terkait keterwakilan Palestina dalam struktur serta proses pengambilan keputusan. Kritik tersebut menyoroti pentingnya memastikan rakyat Palestina memiliki peran dalam menentukan masa depan wilayahnya.
Di sisi lain, seorang pejabat BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan. Pihak tersebut menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi bagian penting dari proses yang dijalankan.
Indonesia sebelumnya menyatakan akan bergabung dengan BoP dan berkomitmen mengirimkan pasukan ke Gaza sebagai bagian dari ISF. Namun, hingga 29 Oktober 2026, Kemlu menyatakan pembahasan mengenai keterlibatan dalam kedua mekanisme tersebut masih ditangguhkan.
Perkembangan ini menempatkan pemerintah pada dua hal yang terus ditegaskan: mempertimbangkan dinamika keamanan sebelum melanjutkan pembahasan BoP dan ISF, sekaligus mempertahankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui Solusi Dua Negara.
