Danantara Bakal Tambah Penerimaan Negara Rp120 Triliun Tahun Ini

Danantara

Pemerintah bersiap menerima tambahan penerimaan negara dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Danantara akan menyetorkan dividen sekitar Rp120 triliun sepanjang 2026.

Purbaya mengatakan keputusan mengenai nominal tersebut telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Koordinasi antara pemerintah dan Danantara juga telah dilakukan, sehingga saat ini tinggal menunggu realisasi transfer ke pemerintah.

“Sudah dibicarakan dengan CEO Danantara Rosan Roeslani. Nilainya sudah dipastikan sekitar Rp120 triliun, tinggal menunggu kapan transfer dilakukan. Itu merupakan keputusan Presiden,” ujar Purbaya di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).

Menurut Purbaya, tambahan dividen tersebut dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi keuangan negara. Ia membandingkan penerimaan dividen pada periode sebelumnya yang berada di angka sekitar Rp90 triliun.

Kenaikan penerimaan hingga Rp120 triliun dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap posisi fiskal pemerintah karena terdapat tambahan pendapatan yang dapat masuk ke kas negara.

“Kalau sebelumnya sekitar Rp90 triliun, sekarang Rp120 triliun tentu lebih baik. Artinya penerimaan bertambah dan pemerintah mendapatkan manfaat dari kenaikan tersebut,” jelasnya.

Namun, besaran setoran Danantara untuk 2027 belum dapat dipastikan. Purbaya menyebut pemerintah masih harus menunggu arah kebijakan Presiden untuk menentukan target dividen pada tahun berikutnya.

“Untuk 2027 belum ditentukan. Semuanya kembali pada kebijakan Presiden. Tetapi kalau keuntungan Danantara meningkat, tentu fiskal negara juga ikut memperoleh manfaat,” katanya.

Setoran tersebut nantinya dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah berharap peningkatan penerimaan dari dividen dapat turut memperkuat kapasitas fiskal dalam menjalankan berbagai program dan kebutuhan belanja negara.

Dengan demikian, Rp120 triliun dari Danantara menjadi salah satu tambahan penerimaan yang akan memperkuat posisi pendapatan pemerintah pada 2026.

Tutup