Ekonomi Tumbuh 5,8 Persen, Malaysia Bidik Status Negara Maju
Pemerintah Malaysia menyatakan negara tersebut semakin dekat untuk memperoleh status sebagai negara berpendapatan tinggi berdasarkan klasifikasi Bank Dunia. Berdasarkan indikator terbaru, pendapatan nasional Malaysia kini hanya terpaut sekitar 7,1 persen dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia.
Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan capaian tersebut didukung oleh kinerja ekonomi yang tetap solid sepanjang kuartal II 2026. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,8 persen, sementara inflasi berhasil dijaga di level 1,9 persen dan tingkat pengangguran berada pada kisaran 3 persen.
Menurut Akmal, pemerintah akan berupaya mempertahankan tren positif tersebut melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong kenaikan pendapatan masyarakat.
“Angka-angka ini menggembirakan, tetapi melampaui ambang batas itu bukanlah tujuan akhir. Yang penting adalah apakah pertumbuhan menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak pekerjaan berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi masyarakat Malaysia,” ujar Akmal.
Data pemerintah menunjukkan pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Malaysia pada 2025 mencapai RM57.200 atau sekitar US$13.351. Nilai tersebut masih berada di bawah batas negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia, yakni US$14.375 per kapita.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Malaysia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4 hingga 5 persen sepanjang 2026. Pertumbuhan diharapkan ditopang oleh meningkatnya konsumsi domestik, investasi swasta, ekspor, serta perkembangan industri teknologi seperti pusat data dan semikonduktor.
Di sisi lain, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang harus diselesaikan. Mengacu pada OECD Economic Survey: Malaysia 2026, sekitar 35,6 persen tenaga kerja berpendidikan tinggi masih bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kompetensinya (skills mismatch).
Melalui Rencana Malaysia ke-13 (13MP), pemerintah akan memperluas program pendidikan vokasi dan pelatihan teknis (Technical and Vocational Education and Training/TVET), Akademi dalam Industri (AII), serta pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri digital dan kecerdasan buatan (AI).
“Ketika 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja di bawah tingkat keahlian mereka, kita tidak bisa mengukur keberhasilan hanya dari jumlah lulusan. Pendidikan dan pelatihan harus menghasilkan pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang sebanding dengan keterampilan,” kata Akmal.
Selain itu, pemerintah juga mencatat perbaikan pada kondisi fiskal negara. Defisit anggaran federal Malaysia berhasil ditekan menjadi 3,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, turun dibandingkan 5,5 persen pada 2022.
Pemerintah menargetkan defisit fiskal kembali menyempit hingga sekitar 3 persen atau lebih rendah pada 2030. Target tersebut akan dicapai melalui efisiensi belanja negara serta penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Kami telah menurunkan defisit dari 5,5 persen menjadi 3,7 persen dan menargetkan 3 persen atau lebih rendah pada 2030. Konsolidasi fiskal bukan berarti mengurangi dukungan kepada masyarakat, tetapi memastikan setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” ujar Akmal.
