Fraksi PDIP Minta Pemerintah Respons Tuntutan Mahasiswa DIY
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di depan DPRD DIY dalam beberapa hari terakhir mendapat respons dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY. Mereka menilai aksi tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat sekaligus sinyal adanya keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, mengatakan mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, DPRD memang menjadi ruang yang tepat bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyuarakan berbagai persoalan publik.
“Mahasiswa di DIY memang memiliki tradisi menyampaikan aspirasi melalui DPRD. Itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati,” kata Yuni, Selasa (23/6/2026).
Ia menilai tuntutan yang dibawa mahasiswa bukan muncul tanpa alasan. Berbagai persoalan nasional yang belakangan menjadi perdebatan publik turut memicu meningkatnya kegelisahan masyarakat.
Menurut Yuni, sejumlah kebijakan pemerintah pusat seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi topik yang banyak dipertanyakan karena menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Karena menggunakan uang rakyat, tentu masyarakat berhak mengetahui manfaat, efektivitas, dan pelaksanaannya. Pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Yuni juga menyoroti munculnya berbagai pernyataan yang berbeda dari pejabat maupun elite politik terkait sejumlah kebijakan strategis. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat dan memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Karena itu, ia berharap kritik yang disampaikan mahasiswa tidak dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan sebagai masukan yang perlu didengar dan ditindaklanjuti.
“Kritik dari mahasiswa maupun masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi. Jangan dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan,” katanya.
Menurut Yuni, pemerintah perlu menunjukkan respons yang konkret terhadap berbagai aspirasi yang berkembang. Sebab, jika keluhan masyarakat terus diabaikan, dikhawatirkan akan memicu ketidakpuasan yang lebih luas.
“Jangan sampai aspirasi yang muncul berulang kali tidak mendapatkan perhatian. Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan dan solusi atas keresahan yang berkembang,” tegasnya.
Selain isu-isu nasional, Yuni juga menilai sejumlah persoalan daerah yang disoroti mahasiswa layak mendapat perhatian serius. Persoalan pengelolaan sampah, pendidikan, hingga berbagai masalah sosial di DIY dinilai membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah dan DPRD.
Ia memastikan Fraksi PDIP akan meneruskan berbagai aspirasi yang diterima kepada pimpinan DPRD DIY dan mendorong pembahasan lebih lanjut melalui komisi-komisi terkait.
“Masalah sampah, pendidikan, dan berbagai persoalan daerah lainnya harus menjadi perhatian bersama. DPRD akan mendorong pembahasan sesuai kewenangan yang dimiliki agar bisa menghasilkan solusi yang nyata,” pungkasnya.
