MUI Dukung Langkah Prabowo Bersih-Bersih di Pemerintahan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk melalui tindakan tegas terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menilai upaya penegakan hukum terhadap sejumlah pejabat BGN menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas lembaga yang memiliki peran strategis dalam program pemenuhan gizi nasional.
Menurutnya, BGN mengemban tanggung jawab besar dalam mendukung visi pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik harus ditindak secara tegas.
“Kita menyayangkan kalau ada moral hazard atau tindakan-tindakan yang menyimpang dari tata kelola. Karena itu, kita perlu memberikan apresiasi kepada Presiden untuk melakukan bersih-bersih supaya tata kelola peningkatan kualitas layanan gizi dapat berjalan dengan baik,” ujar Buya Amirsyah, Minggu (7/6/2026).
Ia menegaskan bahwa program pemenuhan gizi nasional tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut pembangunan kualitas generasi masa depan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus memenuhi standar kesehatan, kebersihan, ramah lingkungan, serta memperhatikan aspek kehalalan.
Buya Amirsyah juga menilai langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan. Menurutnya, fungsi yudikatif diperlukan untuk memastikan setiap lembaga negara tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
“Bernegara itu harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, termasuk melalui penegakan hukum. Yudikatif memiliki peran penting untuk memastikan adanya check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk terhadap BGN,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembenahan kelembagaan tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan aturan dan sistem. Faktor sumber daya manusia dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah terulangnya penyimpangan di masa mendatang.
Menurut Buya Amirsyah, pejabat yang akan mengisi posisi strategis di BGN harus memiliki tiga aspek utama, yakni integritas, kapasitas, dan akuntabilitas.
“Sebaik apa pun sistem yang dibangun, jika mentalitas orang-orang yang menjalankannya tidak baik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, integritas dan kualitas sumber daya manusianya harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
