Istilah Petugas Partai Dinilai Tak Hanya Milik PDIP
Perdebatan mengenai istilah “petugas partai” kembali mencuat di tengah dinamika politik nasional. Selama ini, istilah tersebut identik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), namun pengamat politik Adi Prayitno menilai penyematan itu sebenarnya tidak tepat jika hanya diarahkan kepada satu partai tertentu.
Adi menegaskan, seluruh pejabat publik yang berasal dari partai politik pada dasarnya merupakan representasi dari organisasi politik yang mengusung mereka. Karena itu, setiap kader partai memiliki kewajiban moral dan politik untuk menjalankan garis perjuangan serta keputusan partainya.
“Kalau dipahami secara objektif, semua kader partai yang menjadi pejabat publik itu memang petugas partai. Mereka lahir dari proses politik partai dan tentu punya tanggung jawab terhadap partainya,” ujar Adi melalui kanal YouTube pribadinya, Senin, 25 Mei 2026.
Menurut dia, istilah petugas partai sering kali dipersepsikan negatif oleh masyarakat karena dianggap menggambarkan pejabat yang lebih tunduk pada kepentingan elite politik dibanding kepentingan rakyat.
Padahal, lanjut Adi, hampir seluruh partai politik di Indonesia selalu membawa narasi perjuangan untuk rakyat dalam visi dan agenda politiknya. Karena itu, loyalitas kader terhadap partai tidak otomatis berarti mengabaikan kepentingan publik.
“Ada anggapan bahwa kalau disebut petugas partai berarti hanya bekerja untuk kepentingan partai. Padahal semua partai selalu mengklaim perjuangannya untuk masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam sistem demokrasi modern yang berbasis kepartaian, hubungan antara pejabat publik dan partai politik memang tidak bisa dipisahkan. Seorang kepala daerah, anggota DPR, hingga menteri yang berasal dari partai umumnya akan mengikuti arah kebijakan partai sebagai bentuk disiplin organisasi.
Menurut Adi, kondisi tersebut merupakan praktik politik yang lazim terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara demokrasi lain yang menerapkan sistem multipartai.
“Di semua negara demokrasi, pejabat dari partai pasti punya keterikatan dengan keputusan partainya. Itu sesuatu yang normal dalam sistem politik,” jelasnya.
Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa loyalitas terhadap partai tetap harus dibarengi tanggung jawab besar kepada masyarakat. Sebab pada akhirnya, pejabat publik dipilih untuk menjalankan amanah rakyat, bukan sekadar kepentingan politik internal.
Ia menilai tantangan terbesar bagi kader partai yang menduduki jabatan publik adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan partai dan kebutuhan masyarakat luas.
“Yang penting bukan soal istilahnya, tapi bagaimana pejabat publik tetap mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil,” tegas Adi.
