Jepang Beri Uang Tunai untuk Warga Cari Jodoh
Pemerintah daerah di Jepang mulai menempuh cara yang tidak biasa untuk menghadapi krisis penurunan angka kelahiran yang terus membayangi negara tersebut. Salah satu langkah terbaru datang dari Prefektur Kochi yang menawarkan subsidi uang tunai bagi warga lajang agar mau menggunakan aplikasi pencari pasangan.
Program itu ditujukan bagi penduduk berusia 20 hingga 39 tahun. Melalui kebijakan tersebut, peserta dapat memperoleh bantuan hingga 20.000 yen atau sekitar Rp2,1 juta guna membayar biaya langganan aplikasi kencan yang telah mendapat persetujuan pemerintah daerah.
Aplikasi yang masuk dalam program tersebut termasuk platform populer Tapple. Pemerintah Prefektur Kochi menyebut besaran subsidi disesuaikan dengan rata-rata biaya keanggotaan tahunan layanan pencarian pasangan di Jepang.
Dengan skema tersebut, warga yang mengikuti program nyaris tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan aplikasi kencan. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa memperluas peluang generasi muda menemukan pasangan dan membangun keluarga.
Selain pemberian subsidi, pemerintah daerah juga berencana melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Pengguna aplikasi nantinya akan diminta mengisi survei terkait pengalaman mereka menggunakan layanan tersebut.
Sejak Desember tahun lalu, Prefektur Kochi diketahui telah menjalin kerja sama dengan platform Tapple guna menghadirkan layanan kencan daring yang dinilai lebih aman, terpercaya, dan ramah bagi pengguna.
Upaya serupa rupanya mulai diikuti wilayah lain di Jepang. Prefektur Miyazaki juga meluncurkan bantuan subsidi untuk pengguna aplikasi pencari jodoh, meski dengan nominal lebih kecil yakni sekitar 10.000 yen.
Kebijakan tersebut langsung memicu beragam tanggapan di media sosial. Sebagian masyarakat menilai langkah pemerintah cukup inovatif di tengah menurunnya angka pernikahan dan meningkatnya jumlah warga yang memilih hidup sendiri.
Namun tidak sedikit pula yang menganggap subsidi aplikasi kencan hanya menyentuh permukaan masalah. Banyak warga menilai akar persoalan krisis kelahiran di Jepang jauh lebih kompleks dibanding sekadar sulit mencari pasangan.
Tekanan ekonomi, tingginya biaya hidup, budaya kerja yang panjang, hingga mahalnya biaya membesarkan anak disebut menjadi alasan utama generasi muda menunda pernikahan maupun memiliki keturunan.
Pemerintah Jepang sendiri selama beberapa tahun terakhir terus mencari berbagai cara untuk menahan laju penurunan populasi. Selain bantuan pernikahan dan subsidi kelahiran, sejumlah daerah mulai bereksperimen dengan pendekatan digital untuk mendorong interaksi sosial di kalangan anak muda.
