Prabowo Singgung Oknum Aparat Pelindung Koruptor
Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap praktik korupsi yang diduga masih dilindungi oknum aparat negara. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih adanya pejabat yang berani melakukan korupsi meski pengawasan publik dan teknologi informasi semakin berkembang. Menurutnya, keberanian tersebut muncul karena adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan.
“Biasanya mereka itu ada bekingnya. Bekingnya biasanya seragamnya kalau enggak hijau, ya cokelat,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR RI.
Ucapan tersebut langsung memicu riuh dan tepuk tangan dari peserta sidang. Pernyataan itu merujuk pada warna seragam Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut Prabowo tidak boleh dicemari oleh tindakan oknum yang menyalahgunakan kekuasaan.
Prabowo menegaskan dirinya tidak akan memberikan toleransi terhadap aparat yang terbukti melindungi praktik korupsi atau ikut bermain dalam pelanggaran hukum. Ia meminta institusi penegak hukum dan pertahanan tetap menjaga kehormatan sebagai alat negara yang bekerja untuk rakyat.
“Jangan cemarkan TNI-Polri. TNI-Polri milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat,” tegasnya.
Sebagai mantan perwira militer, Prabowo mengaku prihatin apabila masih ada aparat yang justru menjadi pelindung pelaku korupsi. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara harus dijaga dengan penegakan hukum yang tegas dan transparan.
Ia juga menilai masyarakat kini semakin kritis dalam mengawasi perilaku pejabat maupun aparat di lapangan. Karena itu, Prabowo meminta masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan tindakan aparat yang dianggap menyimpang.
“Kalau ada kelakuan aparat enggak beres, saya minta rakyat video,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian paling menyita perhatian dalam rapat paripurna DPR RI. Sejumlah anggota dewan tampak memberikan respons spontan ketika Prabowo menyinggung soal aparat yang diduga menjadi pelindung koruptor.
Selain membahas penegakan hukum, Prabowo juga menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027. Dalam pemaparannya, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Pemerintah juga mematok target defisit APBN 2027 di level 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penyampaian langsung dokumen KEM-PPKF oleh presiden disebut menjadi tradisi baru dalam hubungan pemerintah dan parlemen.
