Ancaman Resesi Bayangi Ekonomi Indonesia Semester II 2026
Kekhawatiran terhadap arah perekonomian Indonesia mulai mengemuka di tengah tekanan global dan berbagai kebijakan domestik yang dinilai membebani dunia usaha. Ekonom senior Ferry Latuhihin memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi perlambatan serius pada paruh kedua 2026 apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah korektif.
Dalam perbincangan di kanal YouTube milik Bambang Widjojanto pada Senin (18/5/2026), Ferry menilai kondisi ekonomi nasional menunjukkan gejala yang tidak bisa dianggap ringan. Ia bahkan menyebut kemungkinan pertumbuhan ekonomi berubah menjadi kontraksi pada kuartal ketiga hingga kuartal keempat tahun ini.
“Kalau saya simpulkan mengenai outlook ke depan, saya khawatir kuartal ketiga dan keempat bukan lagi positive growth tapi kontraksi ekonomi, negative growth,” ujar Ferry.
Menurutnya, salah satu indikator yang paling terlihat adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ferry menyebut kurs dolar yang telah menyentuh level Rp17.500 menjadi alarm serius bagi stabilitas ekonomi nasional.
Pelemahan rupiah, kata dia, berpotensi memicu kenaikan biaya produksi di berbagai sektor usaha, terutama industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kondisi tersebut dinilai dapat mempersempit ruang gerak pelaku usaha dan menekan daya beli masyarakat secara bersamaan.
Ferry menilai situasi akan semakin sulit apabila Indonesia benar-benar masuk ke fase resesi. Ia menyebut proses pemulihan ekonomi tidak mudah dilakukan, terutama ketika sektor bisnis justru menghadapi tekanan kebijakan dari pemerintah.
“Saya katakan tidak gampang baik lagi karena rezim ini membunuh bisnis,” katanya.
Ia kemudian menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap berpotensi menghambat dunia usaha. Salah satunya adalah rencana kenaikan royalti sektor pertambangan yang dinilai muncul karena tekanan terhadap kondisi fiskal negara.
Selain itu, Ferry mengkritik wacana pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik. Padahal sebelumnya pemerintah memberikan berbagai insentif dan promosi untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan.
“Itu melanggar janji awal,” ujar Ferry menanggapi rencana tersebut.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti rencana pemotongan komisi perusahaan ojek online dari 20 persen menjadi 8 persen. Menurut Ferry, kebijakan tersebut dapat menimbulkan tekanan besar terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan platform digital seperti Grab dan Gojek.
Ferry menilai apabila perusahaan-perusahaan tersebut mengalami gangguan serius hingga menghentikan operasionalnya, dampak sosial yang muncul akan jauh lebih besar karena jutaan orang menggantungkan penghasilan pada sektor ekonomi digital.
“Kalau operator seperti Grab dan Gojek tutup, jutaan manusia bisa jadi pengangguran,” tandasnya.
