Usai Demo Pemkab Bekasi, Plt Bupati Siapkan Kursi Satgas CSR untuk Mahasiswa?
Langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi melibatkan unsur mahasiswa dalam forum strategis daerah memunculkan beragam tafsir. Di tengah sorotan publik terhadap aksi demonstrasi bertajuk “BenahinBekasi” yang digelar kelompok Cipayung Plus beberapa waktu lalu, pemerintah justru membuka ruang kolaborasi dengan organisasi mahasiswa.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengisyaratkan akan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam sejumlah forum strategis daerah, mulai dari pembentukan Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Forum Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah tersebut mencuat setelah pertemuan antara jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, seperti HMI, PMII, dan GMNI Kabupaten Bekasi. Pertemuan berlangsung di kawasan Cikarang Utara, Rabu (6/5).
“Mahasiswa nanti akan dilibatkan bersama akademisi, ormas, LSM, media dan tokoh masyarakat,” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (7/5).
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat diperlukan untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan daerah, terutama terkait optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan dana CSR perusahaan.
Asep menyebut forum lanjutan akan kembali digelar pada Senin (11/5) mendatang. Dalam agenda itu, kelompok mahasiswa diminta membawa gagasan serta kajian yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah.
“Akademisi punya kajian, mahasiswa punya gagasan, ormas dan tokoh masyarakat juga akan dilibatkan,” ujarnya.
Namun, langkah tersebut dinilai sebagian pihak bukan sekadar ruang partisipasi publik biasa. Pelibatan mahasiswa pasca aksi demonstrasi justru memunculkan dugaan adanya upaya meredam tensi kritik terhadap pemerintah daerah.
Sorotan muncul lantaran demonstrasi Cipayung Plus sebelumnya cukup keras mengkritik berbagai persoalan di Kabupaten Bekasi, mulai dari pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan rusak, banjir, hingga isu dugaan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyinggung minimnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal di tengah masifnya kawasan industri, serta mempertanyakan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap masyarakat.
Bahkan, dalam aksi tersebut, kelompok mahasiswa secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap KNPI yang dinilai gagal menjadi representasi kepentingan pemuda.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang (UMBK), Hamluddin, menilai fenomena ini menunjukkan tantangan serius terhadap independensi gerakan mahasiswa.
“Gerakan mahasiswa saat ini memang menuai banyak kritik karena cenderung pragmatis,” kata Hamluddin.
Menurut dia, keterlibatan mahasiswa dalam forum pemerintah memang bisa dipandang sebagai bentuk partisipasi publik. Namun di sisi lain, ada risiko gerakan mahasiswa kehilangan daya kritis ketika terlalu dekat dengan kekuasaan.
“Keterlibatan dalam program pemerintah bisa menjadi salah satu upaya kelompok kepentingan untuk mereduksi independensi,” ujarnya.
Ia mengingatkan mahasiswa tetap harus menjaga jarak dengan pemerintah agar tidak berubah menjadi alat legitimasi kebijakan.
“Kalau mahasiswa terlalu dekat dengan kekuasaan, ada risiko fungsi kontrolnya melemah,” tandasnya.
Pandangan berbeda disampaikan Dosen Universitas Muhammadiyah Indonesia, Adi Susila. Ia melihat pelibatan mahasiswa sebagai bagian dari konsep collaborative governance atau tata kelola pemerintahan kolaboratif.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini memang tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan publik, sehingga keterlibatan elemen masyarakat menjadi hal yang wajar.
“Prasangka baiknya, semua elemen masyarakat harusnya berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah daerah tidak lagi bisa menyelesaikan permasalahan publik sendirian,” kata Adi.
Meski demikian, ia menegaskan mahasiswa tetap harus mempertahankan posisi kritisnya, baik ketika berada di luar maupun di dalam sistem pemerintahan.
“Idealnya mahasiswa tetap kritis baik di dalam sistem maupun di luar sistem,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pelibatan mereka dalam forum strategis bentukan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
