Reses 2026: Infrastruktur dan Lapangan Kerja Disorot DPRD Kabupaten Bekasi
Agenda reses Anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua 2026 kembali menjadi momentum penting bagi warga di Daerah Pemilihan (Dapil) II untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari.
Kegiatan yang digelar di wilayah Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat tersebut menghadirkan Jiovanno Nahampun yang turun langsung berdialog dengan masyarakat dari berbagai latar belakang.
Dalam praktiknya, reses tidak lagi sekadar agenda rutin legislatif, tetapi menjadi tolok ukur sejauh mana wakil rakyat mampu menangkap dan merespons kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Sejumlah persoalan krusial mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari kondisi infrastruktur jalan yang rusak, sistem drainase yang belum optimal hingga menyebabkan banjir, hingga isu ketenagakerjaan yang masih menjadi keluhan utama warga.
Warga menilai, di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri di Kabupaten Bekasi, kesempatan kerja bagi masyarakat lokal belum sepenuhnya merata.
“Sekarang masyarakat tidak lagi butuh janji. Yang dibutuhkan adalah langkah nyata dan percepatan realisasi program,” ungkap salah satu perwakilan warga dalam sesi dialog.
Menanggapi hal tersebut, Jiovanno memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke forum pembahasan di DPRD untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun penganggaran.
“Reses ini bukan hanya seremonial. Ini adalah ruang untuk memastikan suara masyarakat benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Bahrudin menekankan pentingnya kesinambungan antara hasil reses dengan implementasi program di tingkat desa.
Menurutnya, pemerintah desa sering kali menjadi pihak pertama yang menerima keluhan warga, sehingga realisasi program sangat dinantikan masyarakat.
“Kami di desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu kami berharap hasil reses ini tidak berhenti di catatan, tetapi benar-benar diwujudkan, terutama terkait infrastruktur dan lapangan kerja,” ujarnya.
Bahrudin juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara legislatif, eksekutif, dan pemerintah desa agar pembangunan berjalan terarah dan tidak terfragmentasi.
“Kalau tidak ada sinergi, persoalan yang sama akan terus muncul setiap tahun tanpa penyelesaian yang jelas,” tambahnya.
