Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirimkan pasukan dalam misi stabilisasi internasional di wilayah Gaza. Pasukan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebut telah dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam misi International Stabilization Force (ISF).
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa secara kesiapan militer, Indonesia telah berada pada posisi siap jika sewaktu-waktu diminta bergabung dalam misi internasional tersebut.
“Kita siap untuk berangkat, tetapi kita menunggu perkembangan dari BoP,” ujar Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Maret 2026.
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan kapan pasukan TNI benar-benar akan diberangkatkan ke Gaza. Hal tersebut bergantung pada keputusan yang akan diambil dalam forum internasional yang membahas pembentukan misi stabilisasi tersebut.
Sjafrie menjelaskan bahwa dinamika pembahasan di tingkat internasional masih sangat tinggi. Situasi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan keputusan tersebut.
Ia menyinggung meningkatnya ketegangan yang melibatkan sejumlah negara besar, seperti Israel, Amerika Serikat, dan Iran, yang turut memengaruhi stabilitas kawasan.
“Dinamika BoP ini juga sangat tinggi sekarang. Kita semua mengikuti perkembangan global antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Banyak laporan yang memerlukan perhatian khusus,” kata Sjafrie.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah Indonesia dalam mengirim pasukan ke luar negeri akan selalu mempertimbangkan kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Selain itu, pengiriman pasukan dalam misi internasional juga didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Dalam menjalankan tugas, kita tidak hanya memikirkan aspek konflik, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Sjafrie juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menyiapkan pasukan sejak awal pembahasan rencana misi tersebut.
Menurutnya, seluruh persiapan militer saat ini telah dilakukan sehingga Indonesia siap jika sewaktu-waktu diminta bergabung dalam misi stabilisasi di Gaza.
“Kalau BoP meminta pengiriman pasukan besok, maka hari ini kita harus siap. Dan hari ini kita siap,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa pembahasan mengenai Board of Peace untuk sementara waktu ditangguhkan.
Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
“Segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau on hold,” ujar Yvonne dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 6 Maret 2026.
Menurutnya, dalam situasi saat ini pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan langkah-langkah perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi dampak dari meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.
