Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos, Pigai Rogoh Kocek Sendiri
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa uang pribadinya terkuras untuk membantu korban bencana alam dan konflik sosial di berbagai daerah. Hal tersebut dilakukan lantaran Kementerian HAM tidak memiliki anggaran bantuan sosial.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (2/2). Ia menjelaskan bahwa keterbatasan sistem penganggaran membuat kementeriannya tidak leluasa bergerak ketika terjadi bencana maupun konflik di daerah.
“Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami tidak bisa bergerak. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu tidak memungkinkan,” ujar Pigai di hadapan anggota dewan.
Ia mengaku, dalam sejumlah kasus, dirinya terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membantu masyarakat terdampak karena tidak tersedianya pos anggaran khusus dari negara.
“Saya sendiri, Pak Pimpinan dan anggota dewan, uang pribadi saya habis juga karena tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara,” tambahnya.
Pigai juga menyebut dirinya menggunakan gaji pribadi untuk memberikan bantuan. Menurut dia, hal tersebut mungkin masih dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki latar belakang pengusaha, namun menjadi persoalan tersendiri bagi dirinya.
“Nah, kalau saya pengusaha mungkin masih bisa ambil dari uang pribadi. Tapi saya ini aktivis. Hidup menderita sekian lama, dan saya juga harus memikirkan masa depan serta tabungan,” pungkas Pigai.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap mekanisme dan fleksibilitas anggaran kementerian, khususnya dalam merespons situasi darurat yang berkaitan dengan isu kemanusiaan dan hak asasi manusia.
