ICW Minta Dokumen Pengadaan Jasa RANS Dibuka
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti delapan paket pengadaan jasa dari dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Total nilai kontrak sepanjang 2024–2026 itu mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Dalam siaran pers pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut temuan itu berasal dari penelusuran data realisasi pengadaan di portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Lima paket berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di Kemendikbudristek pada 2024, dengan nilai total Rp3,9 miliar. Empat paket mencakup penayangan konten di YouTube, Instagram, dan TikTok. Satu paket lainnya, senilai Rp2,52 miliar, merupakan jasa kehadiran dalam acara.
Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026, dengan nilai total sekitar Rp10,8 miliar. Salah satunya adalah kontrak publikasi senilai Rp3,6 miliar untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.
ICW mempertanyakan manfaat belanja jasa pemengaruh di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Lembaga itu juga menilai pencantuman akun media sosial tertentu dalam spesifikasi pengadaan berpotensi mempersempit kesempatan bagi penyedia jasa lain.
Dasar penetapan harga turut disorot. ICW mencatat beberapa paket penayangan konten menggunakan satuan detik, sedangkan tiga paket KKP dari satuan kerja berbeda masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar.
“Kondisi tersebut perlu dijelaskan melalui keterbukaan metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai kontrak,” demikian keterangan ICW.
ICW juga meminta penjelasan mengenai potensi konflik kepentingan terkait hubungan Raffi dengan perusahaan tersebut dan posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden. Lembaga itu mendorong pemerintah membuka dokumen pengadaan agar tujuan, harga, dan hasil pekerjaan dapat diperiksa.
Menanggapi sorotan itu, KKP mengatakan kerja sama dengan kreator konten bertujuan memperluas jangkauan informasi tentang program prioritas kementerian. KKP menyebut pemilihan mitra mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat interaksi, dan sebaran audiens.
“Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi,” tulis KKP dalam keterangan resminya pada Selasa (10/11/2026).
KKP juga menyatakan akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi atas kegiatan publikasi kementerian.
“Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis KKP.
