Komdigi Perjelas Kriteria Konten yang Bisa Ditindak
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperjelas prosedur penanganan disinformasi di ruang digital. Untuk konten mendesak, platform memiliki waktu paling lama empat jam untuk memutus akses setelah surat perintah diterbitkan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa prosedur tersebut mengacu pada dua keputusan menteri. KM 127 Tahun 2026 mengatur tenggat penanganan, sedangkan KM 128 Tahun 2026 memuat mekanisme pengawasan dan kriteria konten yang dapat ditindak.
“Kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak serta merta menjadi objek penindakan,” kata Mediodecci, sebagaimana dikutip IDN Times pada Selasa (11/11/2026).
Menurut Mediodecci, penanganan difokuskan pada disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria dalam KM 128. Penilaian antara lain mempertimbangkan kesesuaian informasi dengan fakta serta potensi kerugian, perpecahan, konflik sosial, atau timbulnya rasa takut di masyarakat.
Komdigi terlebih dahulu memverifikasi laporan atau temuan. Jika unsur pelanggaran terpenuhi, kementerian mengirim pemberitahuan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melalui mekanisme Pra-SAMAN agar platform dapat menanggapi atau meminta klarifikasi.
Platform diberi waktu 12 jam untuk merespons pemberitahuan mengenai konten mendesak dan 24 jam untuk konten yang tidak mendesak. Mediodecci menjelaskan bahwa tahap ini memberi platform waktu untuk menilai dugaan pelanggaran berdasarkan pedoman komunitasnya.
Jika platform belum merespons hingga tenggat berakhir, Komdigi dapat menerbitkan surat perintah melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Setelah surat itu terbit, platform memiliki waktu paling lama empat jam untuk memutus akses konten mendesak atau 24 jam untuk konten yang tidak mendesak.
Komdigi menggunakan SAMAN untuk menyampaikan perintah pemutusan akses dan memantau kepatuhan platform. Sistem tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024.
Komdigi juga menyatakan bahwa penanganan ini tidak menyasar produk jurnalistik, termasuk liputan investigatif. Pemilik konten dapat meminta peninjauan kembali apabila menduga unggahannya keliru diturunkan atau dibatasi, termasuk ketika moderasi dilakukan oleh platform atas inisiatif sendiri.
“Apabila terdapat kesalahan dalam moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan permintaan pemulihan konten,” kata Mediodecci.
