Warga Muslim India Tolak Pembongkaran Masjid Shahi Ujjain
Rencana pelebaran jalan menjelang pelaksanaan Simhastha 2028 memicu sengketa di sekitar Masjid Shahi, Ujjain, Madhya Pradesh, India. Ratusan warga Muslim berkumpul di dalam kompleks masjid sejak Ahad (27/9) untuk menolak rencana pembongkaran sebagian bangunan yang berada di jalur proyek.
Sebagian warga bahkan menyatakan akan tetap berada di masjid hingga pemerintah memberikan kepastian mengenai nasib bangunan tersebut. Kehadiran aparat kepolisian di sekitar lokasi kemudian menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap terkendali sekaligus membuka ruang dialog dengan pengurus masjid dan masyarakat.
Kepala Kepolisian Ujjain, Pradeep Sharma, mengatakan pemerintah untuk sementara tidak melakukan pembongkaran dan memilih menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dengan pihak masjid.
“Kami telah mengerahkan personel yang memadai untuk menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Kami telah berdiskusi dengan pengurus masjid mengenai masalah ini dan menjelaskan aspek hukum terkait kasus tersebut,” ujar Sharma kepada The Indian Express.
Menurut Sharma, pemerintah juga telah meminta pengelola masjid mempertimbangkan pembongkaran secara mandiri terhadap bangunan yang terdampak proyek. Namun, aparat memastikan tidak ada tindakan pembongkaran yang dilakukan untuk sementara waktu.
Warga Persoalkan Bagian Masjid yang Terdampak
Persoalan bermula dari rencana Pemerintah Kota Ujjain memperlebar ruas jalan hingga 15 meter. Bagian tertentu dari Masjid Shahi berada di area yang masuk dalam jalur pembangunan tersebut.
Pengurus masjid mempertanyakan keputusan tersebut karena menilai terdapat bangunan lain di sisi jalan yang juga berada dalam kawasan rencana pelebaran. Mereka meminta pemerintah mencari alternatif yang tidak mengganggu tempat ibadah.
Imam Masjid Shahi, Mohammad Ibrahim, menegaskan pihaknya keberatan apabila bagian masjid ikut dibongkar untuk kepentingan proyek.
“Ini adalah kota yang religius. Tidak ada satu pun tempat ibadah yang boleh dibongkar. Pelebaran jalan seharusnya dilakukan tanpa mengusik tempat-tempat ibadah,” kata Ibrahim.
Ia menyebut Masjid Shahi telah berdiri sejak 1390. Menurut Ibrahim, pengelola sebelumnya telah menyerahkan sejumlah bangunan toko untuk mendukung kebutuhan proyek, tetapi tidak bersedia menyerahkan bagian utama masjid.
“Kami telah menyampaikan kepada pihak pemerintah bahwa kami sudah memberikan apa pun yang kami bisa sesuai dengan syariat, termasuk banyak bangunan toko. Kini, kami tidak bisa menyerahkan masjid ini,” ujarnya.
Sikap tersebut mendapat dukungan dari warga yang berkumpul di lokasi. Mohammad Zakir dari Komite Perwakilan Muslim mengatakan keberadaan masyarakat di masjid merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembongkaran.
“Ini adalah permohonan kami kepada pemerintah dan pihak berwenang terkait masjid ini, agar masjid tersebut tidak dibongkar. Seluruh warga kota kami telah berada di masjid sepanjang malam dan masih bertahan di dalamnya,” ujar Zakir.
Owaisi Soroti Persoalan Wakaf
Perselisihan tersebut turut mendapat perhatian Ketua AIMIM Asaduddin Owaisi. Ia menilai aksi warga yang bertahan di masjid merupakan bentuk perlawanan tanpa kekerasan dan mengaitkannya dengan kekhawatiran yang lebih luas mengenai perlindungan properti keagamaan.
Owaisi juga menghubungkan persoalan Masjid Shahi dengan perdebatan mengenai perubahan aturan wakaf di India. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa perubahan tersebut dapat memperbesar kewenangan pemerintah dan pejabat administrasi terhadap sejumlah properti wakaf.
“Apa yang saya sampaikan di Parlemen kini terbukti benar,” kata Owaisi.
Namun, sengketa mengenai Masjid Shahi memiliki proses hukum yang telah berjalan. Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh pada 9 September menolak dua permohonan yang mempersoalkan keputusan Pemerintah Kota Ujjain terkait pembongkaran bagian masjid yang masuk dalam jalur pelebaran jalan.
Pengadilan Pertimbangkan Kepentingan Proyek
Masjid Shahi tercatat sebagai properti wakaf. Dalam gugatan tersebut, pemohon mempersoalkan dampak proyek terhadap sebagian ruang salat, menara setinggi sekitar 120 kaki, serta Mazhar Chowk Shahi.
Pemohon juga mendasarkan keberatan pada sejumlah ketentuan dalam Konstitusi India, termasuk Pasal 14, 25 dan 26, serta ketentuan mengenai hak atas properti dalam Pasal 300A.
Hakim Sandeep N Bhatt dalam putusannya menyatakan Pemerintah Kota Ujjain telah menjalankan prosedur hukum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang terdampak untuk menyampaikan keberatan.
Pengadilan juga mencatat bahwa proyek tersebut tidak hanya berdampak pada Masjid Shahi. Berdasarkan catatan perkara, bagian dari 10 kuil dan satu masjid disebut telah dibongkar di sepanjang ruas jalan yang sama. Sekitar 80 tempat ibadah di wilayah Ujjain juga disebut telah mendapatkan tindakan dari pihak berwenang.
Pertimbangan pemerintah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Ujjain 2035 dan kebutuhan mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama rangkaian kegiatan Shahi Sawari, Peshwai, serta Simhastha 2028.
Lokasi Masjid Shahi yang berada hampir berseberangan dengan Kuil Mahakaleshwar dan berada dekat Sungai Kshipra juga menjadi bagian dari pertimbangan. Dengan jumlah peziarah yang diperkirakan mencapai jutaan orang selama Simhastha, pemerintah menempatkan pelebaran jalan sebagai bagian dari kebutuhan keselamatan dan pengaturan arus lalu lintas.
Perkara Belum Berakhir
Meski Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh telah menolak permohonan yang diajukan, sengketa tersebut belum sepenuhnya berakhir.
Pengelola Masjid Shahi telah mengajukan permohonan agar perkara diperiksa oleh majelis hakim yang lebih besar. Persidangan lanjutan dijadwalkan pada Senin (28/9).
Pihak warga juga menyatakan kemungkinan membawa perkara tersebut ke Mahkamah Agung India apabila tidak menemukan penyelesaian pada tahap berikutnya.
Sengketa Masjid Shahi kini berlangsung di tengah persiapan Ujjain menuju Simhastha 2028. Di satu sisi, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan penataan lalu lintas dan infrastruktur untuk menyambut kedatangan jamaah dalam jumlah besar. Di sisi lain, pengurus masjid dan warga Muslim mempertahankan bangunan yang mereka pandang memiliki nilai sejarah dan keagamaan.
Dengan proses hukum yang masih berjalan dan pemerintah memilih membuka dialog, penyelesaian sengketa tersebut kini bergantung pada perkembangan proses peradilan serta komunikasi antara pemerintah dan pengelola Masjid Shahi.
