Soal Laundry Viral, Pemprov Kaltim Akhirnya Buka Suara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait viralnya pembahasan kerja sama jasa laundry yang disebut digunakan untuk kebutuhan operasional di lingkungan pemerintahan. Klarifikasi itu disampaikan menyusul ramainya sorotan publik di media sosial mengenai penggunaan layanan laundry oleh Pemprov Kaltim.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menegaskan bahwa layanan laundry tersebut bukan diperuntukkan bagi kepentingan pribadi pejabat daerah, melainkan untuk mendukung kebutuhan fasilitas pemerintahan yang beroperasi setiap hari.
“Layanan ini khusus untuk kebutuhan operasional fasilitas Pemprov, bukan untuk pakaian pribadi gubernur ataupun kepentingan personal lainnya,” ujar Astri dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).
Ia menjelaskan, kerja sama dengan pihak penyedia jasa dilakukan karena pemerintah membutuhkan layanan pencucian dengan sistem cepat atau express. Selain itu, vendor yang dipilih juga dinilai mampu memberikan pelayanan selama 24 jam, termasuk pada hari libur.
Menurut Astri, kebutuhan laundry tersebut berkaitan dengan aktivitas di guest house milik Pemprov Kaltim yang digunakan untuk menerima tamu kedinasan. Berbagai perlengkapan yang rutin dicuci meliputi selimut, bed cover, taplak meja, hingga perlengkapan kamar lainnya.
“Guest house memiliki tingkat penggunaan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan layanan cepat agar fasilitas tetap siap digunakan sewaktu-waktu,” katanya.
Selain kebutuhan penginapan, layanan laundry juga dipakai untuk perlengkapan ibadah di lingkungan kantor pemerintahan. Mukena serta perlengkapan mushola menjadi bagian dari item yang masuk dalam layanan pencucian rutin tersebut.
Astri menilai munculnya persepsi keliru di masyarakat disebabkan informasi yang beredar tidak disertai penjelasan utuh mengenai fungsi dan penggunaan layanan tersebut. Karena itu, pihaknya merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak berkembang asumsi yang menyesatkan.
“Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang lengkap sehingga tidak muncul kesalahpahaman terkait penggunaan anggaran maupun fasilitas operasional pemerintah,” jelasnya.
Ia juga memastikan seluruh kerja sama yang dilakukan telah mengikuti prosedur administrasi dan kebutuhan operasional yang berlaku di lingkungan Pemprov Kaltim. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga transparansi penggunaan fasilitas dan anggaran publik.
