GMNI Kembali Gelar Aksi Terkait Proyek Toilet Sultan di Bekasi
JAKARTA – Pembangunan toilet di berbagai sekolah di Bekasi yang menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah terus menjadi perbincangan publik. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi kembali menggelar aksi demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada Kamis, (27/5/2021).
Dalam aksi demo ini, GMNI mendesak KPK agar dapat memenuhi janjinya untuk mengawal adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proyek sultan tersebut. Lebih jauh, mereka juga meminta KPK untuk segera memeriksa Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Yogi Trinanda mengatakan, pihaknya akan mengawal KPK untuk menyelidiki persoalan pembangunan toilet Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di sebanyak 488 titik yang menelan anggaran sekitar Rp198 juta per-unit.
“Kami datang lagi ke gedung KPK untuk mengawal KPK melakukan penyelidikan terkait anggaran toilet yang cukup fantastis harganya, karena kami menduga terkait persoalan toilet mengandung unsur KKN,” kata Yogi Trinanda kepada wartawan.
Dalam aksi demo ini, DPC GMNI juga turut menyerahkan beberapa dokumen tambahan kepada KPK yang nantinya akan menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan KPK terkait anggaran proyek sultan tersebut.
“Kami GMNI Kabupaten Bekasi beberapa kali dihubungi pihak KPK untuk melengkapi dokumen tambahan terkait proses anggaran pembangunan toilet, di samping itu kita juga sempat meminta laporan terkait data-data yang sudah kita berikan bulan lalu,” tambahnya.
“Untuk itu, kita berharap hasil investigasi dari GMNI bisa membantu KPK untuk membuktikkan apakah benar ada KKN atau tidak dalam proyek toilet tersebut,” pungkasnya.
Di tempat yang lain, Alumni GMNI Kabupaten Bekasi, Bambang Haryanto mengungkapkan bahwa aksi demo yang digelar oleh teman-teman GMNI mendapat dukungan penuh dari para alumni.
