Menu

Mode Gelap

Kabar Parlemen · 30 Agu 2022 01:22 WIB ·

Komisi X DPR RI menerima Audiensi Para Guru


					Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat menerima audiensi dengan Tenaga Pendidikan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Foto: Devi/Man
 Perbesar

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat menerima audiensi dengan Tenaga Pendidikan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Foto: Devi/Man

Komisi X DPR RI menerima audiensi dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI) Bidang Tenaga Pendidikan, Paguyuban Peserta CPNS Kemendikbud Ristek 2021, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Forum Guru SMP Honorer se-Tulungagung,  GTKHNK 35+,  Perkumpulan Guru Inpassing Nasional Pengurus Wilayah Jawa Barat, Forum Guru Inpassing Grade Mapel Prakarya dan Kewirausahaan Kabupaten Tuban, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

 

Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal yang diperjuangkan adalah permohonan dukungan tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), penyampaian aspirasi pengisian formasi kosong CPNS Kemendikbud Ristek RI tahun 2021, permohonan terkait Keputusan Konferensi Kerja III PGRI Provinsi Jawa Timur.

 

Kemudian, permohonan regulasi penempatan seluruh honorer SMP Negeri se-Kabupaten Tulungagung yang mencapai passing grade di seleksi PPPK tahun 2021, penyampaian temuan dan usulan PPPK tahap 3 tahun 2022, meminta kejelasan mengenai guru inpassing madrasah, serta terkait kepastian nasib yang sudah lolos passing grade seleksi PPPK tahun 2021.

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf yang memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut mengatakan bahwa Komisi X telah bersurat kepada Pimpinan DPR untuk dapat mengadakan rapat gabungan bersama lintas Komisi dengan Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI untuk kemudian juga dapat dibentuk Panitia Khusus dalam menangani permasalahan seleksi PPPK tersebut.

 

“Rapat gabungan itu penting dilaksanakan karena, pertama program seleksi satu juta guru PPPK yang diterbitkan Kemendikbud pada akhir tahun 2020 sampai saat ini masih menyisakan masalah terkait anggaran, dan formasi guru dan tenaga kependidikan,” ujar Dede saat membuka rapat.

 

Lebih lanjut, kebijakan seleksi guru PPPK merupakan kebijakan lintas kementerian/lembaga, maka permasalahan yang ditimbulkan tidak dapat hanya ditangani oleh Kemendikbud Ristek, untuk itu diperlukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait panselnas seleksi PPPK, yaitu Kemenpan RB, Kemenkeu RI, Kemendagri dan BKN. Selain itu, rapat kerja gabungan diperlukan agar terjadi percepatan penyelesaian guru PPPK yang telah lulus seleksi dan mengantisipasi seleksi guru PPPK tahun 2023.

 

“Saat ini tentu kita masih menunggu, karena kalau Pansus itu dipimpin Pimpinan DPR, karena beda, lintas Komisi. Jadi apa yang disampaikan bapak dan ibu memang harus kita selesaikan melalui Pansus, tapi dimulai dari kami audiensi dengan Pimpinan DPR,” imbuh politisi Partai Demokrat tersebut.

 

Sampai saat ini, lanjut Dede pimpinan lintas komisi masih menunggu update jadwal dari Pimpinan DPR. “Jadi mohon bapak dan ibu, semangatnya kita sama, semangat kita ingin mengurai benang kusut dalam carut marut ini, tapi tidak bisa hanya Komisi X, itu sebabnya apa yang bapak/ibu sampaikan kepada kami tadi akan mendorong kami untuk mem-push dan lebih giat lagi,” jelasnya. (bia/sf/dpr)

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Puan Maharani Tegaskan Vaksin Booster Harus Diakselerasikan

17 September 2022 - 04:00 WIB

2720EBC6 750A 4964 A69E 60DFCD898D8F

Puteri Komarudin mengimbau Agar Pendataan Perlinsos Optimal

13 September 2022 - 12:29 WIB

91B05D16 9B30 4201 836D ABC83DFC538E

7 Perwira Polri, Ahmad Sahroni: Sidang Kode Etik Dulu

3 September 2022 - 06:02 WIB

6E4EE960 6F58 45AB B490 D6BBB64CDED2

Baleg DPR RI Bahas Daftar Usulan Prolegnas

30 Agustus 2022 - 11:00 WIB

1E4D30C7 C0EE 4689 BFD7 A7D184CDDE6C

Komisi II DPR RI Resmi Bentuk Panja RUU Provinsi Papua Barat Daya

30 Agustus 2022 - 01:17 WIB

426CE9AA 3069 4CCC BE85 026F8E87D7D0

DPRD Kabupaten Bekasi Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

29 Agustus 2022 - 18:20 WIB

C3B09568 EA68 4219 B8E8 61D3DDB493CB
Trending di Kabar Parlemen