Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 2023 sebesar Rp1,8 triliun.
Total anggaran sebesar Rp1,8 triliun itu terdiri atas pagu indikatif sebesar Rp646,01 miliar dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,24 triliun untuk mendukung program prioritas dalam rangka mencapai target investasi di tahun 2023 sebesar Rp1.250 triliun hingga Rp1.400 triliun.
“Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp646,01 miliar,” kata Pimpinan Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM di Jakarta, Jumat.
Pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2023 tersebut terdiri dari anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp314,3 miliar dan anggaran untuk program penanaman modal sebesar Rp331,7 miliar.
Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp1,24 triliun.
“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1,24 triliun yang akan untuk mendanai program prioritas dalam meningkatkan investasi pada tahun 2023,” imbuh Martin.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran kerja sebesar Rp1,8 triliun untuk mengejar target realisasi investasi yang dipatok sebesar Rp1.250 triliun hingga Rp1.400 triliun.
Padahal, pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2023 yakni hanya sebesar Rp646,01 miliar, dengan rincian anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp314,3 miliar dan anggaran untuk program penanaman modal sebesar Rp331,7 miliar.
“Maka, kami mengajukan tambahan sebesar Rp1,24 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp1,88 triliun,” katanya.
Bahlil menjelaskan, usulan tersebut diajukan lantaran ia menilai pagu indikatif sebesar Rp646,01 miliar tidak seimbang dengan target investasi yang dipikul, yakni hingga Rp1.400 triliun.
“Maka, target investasi kita dinaikkan menjadi Rp1.250 triliun-Rp1.400 triliun pada 2023. Ini yang membuat kami pusing juga, beban kami disuruh naik, tapi biaya kami dipangkas turun 50 persen. Jadi biaya kami ini, saya tidak tahu lagi teori mana yang dipakai,” kata Bahlil. (ANTARA)
