Prabowo: Oknum Rusak Citra, Reformasi Aparat Harus Menyeluruh
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi negara. Langkah tersebut mencakup institusi kepolisian hingga militer, yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Menurut Presiden, reformasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh perangkat negara yang berkaitan dengan penegakan hukum harus bergerak secara simultan agar tercipta sistem yang profesional dan berintegritas.
“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Ia menilai keberhasilan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas penegakan hukum yang adil dan konsisten. Tanpa hal tersebut, pembangunan nasional akan sulit berjalan optimal karena lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Prabowo juga mengingatkan bahwa pelanggaran hukum oleh segelintir oknum aparat dapat berdampak luas terhadap citra institusi secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa satu tindakan negatif dapat mencoreng kerja keras ribuan aparat lainnya.
“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” tegasnya.
Dalam kerangka pembenahan, Presiden menyatakan pemerintah akan terlebih dahulu memberikan ruang bagi masing-masing lembaga untuk melakukan evaluasi dan perbaikan internal. Namun, ia memastikan negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila upaya tersebut tidak menunjukkan hasil.
Pendekatan ini dinilai sebagai bentuk keseimbangan antara pembinaan dan penegakan disiplin, guna memastikan reformasi berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas institusi.
Selain itu, Prabowo turut menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, khususnya terhadap praktik-praktik ilegal yang masih terjadi. Ia menyinggung sektor pertambangan sebagai salah satu contoh yang membutuhkan pengawasan lebih ketat dari aparat.
Menurutnya, keberadaan praktik ilegal menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki. Aparat penegak hukum diharapkan mampu bertindak cepat dan tegas dalam menindak pelanggaran.
Presiden menegaskan bahwa langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam menjaga integritas institusi negara.
Melalui upaya pembenahan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel di masa depan.
