Pemerintah Filipina mengambil langkah darurat untuk meredam dampak ekonomi global dengan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan bagi pegawai pemerintah. Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dikhawatirkan memicu lonjakan harga energi.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menjelaskan bahwa keputusan tersebut bertujuan mengurangi beban ekonomi yang mungkin dirasakan masyarakat akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menurut Marcos, meskipun Filipina tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, dampak ekonomi globalnya tetap dirasakan oleh negara-negara lain, termasuk Filipina yang sangat bergantung pada impor energi.
“Kita menjadi korban dari perang yang bukan kita kehendaki. Namun kita tetap memiliki kendali untuk melindungi rakyat Filipina,” kata Marcos dalam pernyataannya pada Jumat (6/3), seperti dikutip AFP.
Kebijakan kerja empat hari itu mulai diberlakukan pada Senin (9/3) dan untuk sementara diterapkan di berbagai instansi pemerintahan. Meski demikian, sektor layanan publik yang bersifat vital tetap beroperasi seperti biasa.
Layanan penting seperti kepolisian, pemadam kebakaran, serta sejumlah instansi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat tidak termasuk dalam kebijakan pengurangan hari kerja tersebut.
Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran kenaikan harga bahan bakar setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia.
Penutupan selat tersebut diperkirakan memicu lonjakan harga energi di Filipina. Pemerintah memprediksi harga bensin dapat meningkat hingga 7,48 peso per liter, sementara solar berpotensi naik sekitar 17,28 peso dan minyak tanah melonjak hingga 32,35 peso per liter.
Selain sektor energi, konflik di Timur Tengah juga memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan jutaan pekerja migran Filipina yang bekerja di kawasan tersebut. Diperkirakan lebih dari dua juta warga Filipina saat ini berada di berbagai negara di Timur Tengah.
Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, Presiden Marcos juga menginstruksikan penghematan energi di lingkungan pemerintah hingga 10–20 persen, melarang sementara perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, serta mendorong pelaksanaan rapat secara virtual guna mengurangi konsumsi bahan bakar dan listrik.
