Program MBG di Kabpaten Bekasi Dinilai Belum Siap: Banyak Laporan Masyarakat
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bekasi mulai menuai sorotan setelah ditemukan ketidaksinkronan koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola program strategis yang seharusnya menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Obon Tabroni, mengungkapkan bahwa banyak aduan masyarakat tidak tertangani optimal karena kebingungan di tingkat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan. Hal ini menunjukkan belum adanya sistem koordinasi yang solid antar lembaga pelaksana.
“Ada laporan masyarakat yang masuk ke Pemda, tapi tidak jelas harus ditindaklanjuti ke mana. Ini menandakan komunikasi antar lembaga belum berjalan baik,” kata Obon di Bekasi, Senin (20/4/2026).
Ia menilai, program sebesar MBG tidak seharusnya berjalan dengan pola koordinasi yang lemah. Tanpa kejelasan alur komunikasi dan tanggung jawab, program berisiko tidak tepat sasaran, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan.
Dalam upaya merespons kondisi tersebut, BAM memfasilitasi pertemuan antara Pemkab Bekasi dan BGN untuk menyamakan persepsi. Namun, langkah ini sekaligus menjadi catatan bahwa sinkronisasi seharusnya dilakukan sejak awal perencanaan, bukan setelah muncul keluhan publik.
Obon juga menyoroti efektivitas Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk. Menurutnya, keberadaan Satgas akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kerja terstruktur dan evaluasi berkala yang jelas.
“Jangan sampai Satgas hanya formalitas. Harus ada jadwal kerja yang konkret dan evaluasi rutin agar setiap persoalan bisa segera ditangani,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, mengapresiasi belum adanya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di Bekasi. Namun, ia menyoroti persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni rendahnya konsumsi sayuran oleh peserta didik.
“Sayur sering tersisa. Ini bukan sekadar soal menu, tapi soal kebiasaan. Artinya, program ini belum sepenuhnya menyentuh aspek edukasi pola makan,” ujarnya.
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa program MBG masih berfokus pada distribusi makanan, belum menyentuh perubahan perilaku konsumsi secara menyeluruh. Padahal, keberhasilan program gizi tidak hanya diukur dari penyaluran, tetapi juga dari dampaknya terhadap pola hidup masyarakat.
Lebih lanjut, Aher menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas makanan. Ia mengingatkan bahwa tanpa kontrol yang konsisten, potensi penurunan standar gizi sangat mungkin terjadi di lapangan.
“Harus ada sistem reward and punishment yang tegas. Kalau tidak, kualitas program bisa menurun dan tujuan utamanya tidak tercapai,” katanya.
