Pesan Awal Tahun Ustaz Adi Hidayat: Evaluasi Kekuasaan, Rezeki, dan Politik di 2026
Mengawali tahun 2026 yang bertepatan dengan 9 Rajab 1455 Hijriah, pendakwah nasional Ustaz Adi Hidayat (UAH) menyampaikan seruan reflektif kepada seluruh elemen bangsa, mulai dari pemangku kebijakan, pelaku usaha, hingga politisi.
Seruan tersebut disampaikan melalui tausiyah yang diunggah di kanal YouTube resmi UAH pada 1 Januari 2026 dan kemudian ramai dibagikan di berbagai platform media sosial. Dalam ceramahnya, UAH menekankan pentingnya menjadikan awal tahun sebagai momentum evaluasi menyeluruh.
UAH mengingatkan para pejabat publik agar tidak memandang jabatan sebagai simbol kebanggaan. Menurutnya, setiap posisi kekuasaan merupakan amanah yang bersifat sementara dan akan dimintai pertanggungjawaban. “Jabatan hanya sementara dan pasti akan dievaluasi,” ujar UAH.
Ia menegaskan bahwa kekeliruan dalam kebijakan adalah hal yang manusiawi. Namun, pemimpin dituntut memiliki keberanian moral untuk melakukan koreksi demi kepentingan masyarakat luas. “Orang yang mulia bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang mau memperbaiki kesalahan,” katanya.
Selain soal kepemimpinan, UAH juga menyoroti etika dalam dunia usaha. Ia mengingatkan para pengusaha agar mencari rezeki dengan cara yang halal dan tidak menghalalkan segala cara demi keuntungan sesaat. “Rezeki sudah Allah tetapkan. Jika bisa yang halal, mengapa harus mengejar yang haram?” tuturnya.
Pesan serupa juga disampaikan kepada kalangan politisi. UAH menilai persaingan politik seharusnya dilakukan melalui adu gagasan dan pemikiran, bukan dengan menciptakan ketegangan sosial yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
Menurut UAH, stabilitas sosial dan persatuan masyarakat merupakan modal utama pembangunan nasional. Karena itu, setiap pihak diminta menahan diri dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Menutup tausiyahnya, Ustaz Adi Hidayat mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan memperkuat kedekatan spiritual di awal tahun 2026. Ia berharap tahun ini menjadi momentum perbaikan moral dan kebijakan demi Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.
