Kepala BGN Baru Minta Hentikan Sementara Penambahan Dapur MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S Deyang, langsung menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu kebijakan awal yang akan diterapkan adalah penghentian sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru di berbagai daerah.
Menurut Nanik, kebijakan moratorium tersebut diperlukan agar pemerintah dapat melakukan pemetaan ulang kebutuhan layanan MBG di seluruh Indonesia. Langkah itu juga bertujuan mengatasi ketimpangan sebaran dapur yang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Kami tidak membuka dapur baru maupun menerima pendaftaran baru untuk sementara. Kami ingin menata kembali kebutuhan setiap daerah, berapa kebutuhan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan wilayah lainnya. Saat ini sebaran dapur masih banyak menumpuk di Jawa,” kata Nanik usai pelantikannya di Istana Negara, Senin (8/6/2026).
Setelah proses pemetaan selesai, BGN akan menghitung kembali kebutuhan riil di setiap daerah sebelum memutuskan apakah moratorium tersebut perlu dicabut atau diperpanjang.
Selain melakukan penataan infrastruktur program, BGN juga berencana mengevaluasi kelompok penerima manfaat. Nanik menilai bantuan gizi harus diprioritaskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kami ingin memastikan program ini tepat sasaran. Kalau ada sekolah-sekolah yang kondisi siswanya relatif mampu dan kebutuhan gizinya sudah terpenuhi, tentu perlu dievaluasi. Fokus kami adalah penerima manfaat yang memang membutuhkan dukungan gizi dari negara,” ujarnya.
BGN juga akan memperkuat sistem pengawasan terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi. Nanik menegaskan bahwa target pemerintah pada 2026 bukan lagi memperbanyak jumlah dapur semata, melainkan memastikan kualitas layanan dan makanan yang diberikan sesuai standar.
“Tahun ini kami tidak mengejar kuantitas. Fokus kami adalah kualitas. Semua dapur akan dievaluasi, dicek kesesuaiannya dengan petunjuk teknis, lalu dilakukan penilaian atau grading,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pendanaan alternatif untuk memperluas jangkauan program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pendanaan tersebut direncanakan berasal dari berbagai sumber non-APBN, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), investasi swasta, hingga hibah dari luar negeri.
Menurut Nanik, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi salah satu solusi agar program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat tanpa menambah beban keuangan negara.
“Kami akan membuka peluang kerja sama melalui CSR BUMN, perusahaan swasta, maupun hibah. Dengan begitu layanan gizi bisa diperluas, terutama di daerah yang masih minim fasilitas,” pungkasnya.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
