Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD
Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebuah gagasan yang kembali memicu perdebatan publik soal arah demokrasi lokal di Indonesia. Usulan ini mencakup pemilihan bupati, wali kota, hingga gubernur tanpa melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, pada Senin (29/12/2025). Ia menilai mekanisme pilkada oleh DPRD lebih efisien dibandingkan sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.
Menurut Sugiono, alasan utama dukungan Gerindra adalah membengkaknya anggaran pilkada yang bersumber dari APBD. Ia mencatat dana hibah pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun, sementara pada 2024 melonjak tajam hingga lebih dari Rp37 triliun.
“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk program-program produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugiono. Ia menilai lonjakan biaya pilkada menjadi beban fiskal serius bagi daerah.
Selain anggaran negara, Gerindra juga menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Biaya kampanye yang tinggi dinilai berpotensi menutup ruang bagi figur-figur kompeten yang tidak memiliki modal besar.
Namun demikian, wacana ini menuai kritik karena dinilai berisiko menggerus hak politik warga untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Pilkada langsung selama ini dipandang sebagai instrumen penting partisipasi rakyat dan kontrol publik terhadap kekuasaan eksekutif di daerah.
Menanggapi kritik tersebut, Sugiono menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tetap terjaga karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat hasil pemilu. Ia bahkan menilai mekanisme ini dapat meningkatkan akuntabilitas partai politik karena keputusan DPRD akan lebih mudah diawasi publik.
Di sisi lain, pengamat menilai pemilihan melalui DPRD berpotensi membuka ruang transaksi politik tertutup dan memperbesar dominasi elite partai. Risiko tersebut dinilai harus dijawab dengan mekanisme transparansi yang ketat jika wacana ini benar-benar ingin diwujudkan.
Partai Gerindra mendorong agar usulan pilkada melalui DPRD dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Perdebatan ini pun dipastikan akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah dan partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi lokal ke depan.
