Ekonom UGM Minta Pemerintah Hati-hati Pangkas Subsidi
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, mengingatkan pemerintah agar menjalankan reformasi subsidi energi secara hati-hati. Meski mendukung upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi, ia menilai kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang saat ini berada dalam tekanan.
Menurut Wisnu, persoalan subsidi yang tidak tepat sasaran sudah berlangsung lama sehingga reformasi menjadi langkah yang diperlukan. Namun, pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.
“Secara prinsip, langkah ini sudah sangat tepat dan krusial. Isu mistargeting atau subsidi yang salah sasaran merupakan masalah klasik yang menahun. Namun secara kontekstual, eksekusinya saat ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” ujar Wisnu, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak apabila reformasi subsidi tidak disertai mekanisme perlindungan yang memadai. Kelompok ini umumnya tidak masuk kategori penerima bantuan sosial, tetapi juga belum memiliki ketahanan ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi lonjakan biaya hidup.
“Kelompok ini berada di area abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk masuk dalam data penerima bantuan, tetapi juga tidak cukup kaya untuk menahan guncangan ekonomi akibat kenaikan harga energi. Jika tidak diantisipasi, kebijakan ini berisiko mendorong kelas menengah ke jurang kemiskinan baru,” katanya.
Wisnu menjelaskan reformasi subsidi energi menjadi semakin mendesak karena ruang fiskal pemerintah terus tertekan. Anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun dinilai membatasi kemampuan negara dalam membiayai program pembangunan lainnya.
“Urgensinya sangat tinggi karena ruang fiskal kita semakin sempit. Memangkas subsidi energi menjadi salah satu langkah yang rasional untuk menekan pengeluaran negara,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak hanya dibebankan pada sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah juga perlu mengevaluasi program-program baru yang menyerap anggaran besar agar prinsip keadilan tetap terjaga.
“Jangan sampai pemerintah melakukan efisiensi ketat pada energi masyarakat, tetapi di sisi lain longgar terhadap program-program baru yang efektivitas dan tata kelolanya belum teruji sepenuhnya,” tegasnya.
Terkait rencana penerapan subsidi berbasis individu, Wisnu menekankan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas data penerima manfaat. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem pendataan yang dinamis dan terintegrasi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran.
“Akurasi data adalah jantung dari kesuksesan subsidi berbasis individu. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu sumber data yang sifatnya statis,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah memadukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan berbagai sumber data lain seperti data perpajakan, konsumsi listrik, hingga pola konsumsi energi yang tercatat dalam aplikasi MyPertamina maupun PLN Mobile.
Wisnu juga menilai penghematan anggaran hasil reformasi subsidi sebaiknya tidak langsung dialihkan seluruhnya ke sektor produktif. Dalam situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah perlu lebih dahulu memperkuat perlindungan sosial.
“Penghematan anggaran saat ini harus diprioritaskan untuk membangun jaring pengaman sosial yang lebih kuat. Menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi domestik jauh lebih mendesak dalam jangka pendek,” katanya.
Menurutnya, reformasi subsidi energi hampir pasti menimbulkan dampak jangka pendek berupa kenaikan inflasi akibat meningkatnya biaya transportasi dan produksi. Kondisi itu berpotensi menekan daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.
“Pengalihan subsidi pasti akan memicu guncangan. Inflasi akan naik akibat peningkatan biaya transportasi dan produksi, sementara daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, akan terkoreksi,” ujarnya.
Meski demikian, dalam jangka panjang reformasi subsidi dinilai dapat memperkuat ketahanan fiskal negara dan menciptakan struktur APBN yang lebih sehat. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Jika ruang fiskal yang dihemat dialokasikan secara tepat, APBN akan menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi yang lebih efisien dan bersih juga akan meningkat,” tutur Wisnu.
Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia dan dinamika geopolitik global, Wisnu menilai Indonesia memang perlu mengurangi ketergantungan terhadap subsidi energi. Namun prosesnya harus dilakukan secara bertahap agar tidak memicu gejolak sosial maupun ekonomi.
“Kita tidak bisa melakukan pemotongan secara radikal atau mencabut karpet seketika, karena guncangan yang ditimbulkan bisa memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan reformasi subsidi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan komunikasi yang baik.
“Reformasi fiskal yang sukses membutuhkan legitimasi moral. Legitimasi itu akan hadir jika pemerintah juga menunjukkan efisiensi ke dalam sebelum membatasi ruang gerak ekonomi rakyatnya,” pungkas Wisnu.
