Avtur Naik, Pemerintah Cari Cara Tekan Biaya Haji
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah kebijakan dengan menurunkan biaya haji tahun 2026 sekitar Rp2 juta per jemaah. Keputusan ini diambil di tengah tekanan kenaikan harga avtur global dan dinamika geopolitik yang berdampak pada biaya penerbangan.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Pemerintah menilai penyesuaian biaya ini sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan ibadah haji bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti perkembangan masa tunggu keberangkatan haji yang mulai mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya mencapai puluhan tahun, antrean kini disebut berangsur lebih singkat.
“Dulu bisa sampai 48 tahun, sekarang sudah turun menjadi sekitar 26 tahun. Ini kemajuan yang harus kita jaga,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah mengungkapkan capaian baru berupa kepemilikan lahan di Makkah seluas 45 hektare. Lahan tersebut direncanakan menjadi kawasan khusus bagi jemaah haji Indonesia yang dilengkapi fasilitas akomodasi terpadu.
Rencana pembangunan kawasan tersebut mencakup sejumlah menara hunian yang ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan serta efisiensi layanan bagi jemaah asal Indonesia.
Prabowo juga mengusulkan pembentukan terminal khusus bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ia menyebut langkah ini penting untuk mempercepat proses kedatangan dan kepulangan jemaah.
“Saya sudah mengajukan izin agar Indonesia memiliki terminal haji sendiri, sehingga proses masuk dan keluar bisa lebih cepat,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memaparkan bahwa biaya penerbangan menjadi komponen utama dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026. Rata-rata biaya awal penerbangan per jemaah diperkirakan sekitar Rp33,5 juta.
Namun, kondisi global saat ini memicu lonjakan biaya, mulai dari kenaikan harga avtur, premi asuransi risiko perang, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Selain itu, potensi pengalihan rute penerbangan untuk menghindari wilayah konflik turut memengaruhi biaya operasional maskapai. Hal ini berdampak pada peningkatan konsumsi bahan bakar serta durasi perjalanan.
Dua maskapai yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, telah mengajukan penyesuaian biaya. Garuda mengusulkan tambahan sekitar Rp7,9 juta per jemaah, sementara Saudia mengajukan tambahan sekitar USD480 atau setara Rp8,1 juta.
Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp46,9 juta per jemaah. Jika menggunakan rute alternatif, angka tersebut bisa naik hingga sekitar Rp50,8 juta.
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah saat ini terus berkoordinasi dengan maskapai untuk mencari solusi terbaik agar kenaikan biaya tetap dapat dikendalikan tanpa mengurangi kualitas layanan bagi jemaah.
