Australia Perketat Visa Mahasiswa Internasional
Pemerintah Australia tengah menyiapkan pengetatan aturan imigrasi yang akan berdampak pada mahasiswa internasional. Salah satu perubahan yang akan diumumkan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke adalah pembatasan bagi mahasiswa asing untuk membawa anggota keluarga sebagai tanggungan selama mereka menempuh pendidikan di Australia.
Kebijakan tersebut dijadwalkan diumumkan pada Kamis (17/9/2026). Langkah ini menjadi bagian dari agenda pemerintah Australia untuk mengendalikan pertumbuhan migrasi, khususnya jumlah pendatang yang masuk melalui berbagai jalur visa sementara.
Data yang dikutip ABC menunjukkan Australia menerbitkan 337.427 visa pelajar pada tahun anggaran terakhir. Dari angka tersebut, terdapat 45.991 visa yang diberikan kepada pemohon sekunder atau anggota keluarga yang berstatus tanggungan mahasiswa internasional.
Dengan perubahan aturan tersebut, mahasiswa asing tetap dapat mengajukan visa pelajar dan menjalani pendidikan di Australia. Namun, hak untuk membawa pasangan maupun anggota keluarga sebagai tanggungan akan dibatasi.
Pemerintah Australia memperkirakan kebijakan itu tidak akan memberikan dampak besar terhadap jumlah mahasiswa internasional yang memilih Australia sebagai tujuan pendidikan. Fokus utama aturan tersebut lebih diarahkan pada pengendalian jumlah migrasi secara keseluruhan.
Mengejar Target Migrasi
Pengetatan jalur mahasiswa merupakan bagian dari upaya pemerintah Australia menurunkan angka net overseas migration (NOM). Pemerintah menargetkan angka tersebut turun dari sekitar 300.000 menjadi 225.000 pada 2028.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga tengah mengevaluasi keberadaan visa sementara yang jumlahnya telah mencapai sekitar tiga juta. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik visa hopping, yakni pergantian jenis visa secara berulang untuk memperpanjang masa tinggal di Australia.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan pemegang visa sementara meninggalkan Australia setelah masa berlaku izin tinggal mereka berakhir. Pemerintah juga berupaya mempersempit kemungkinan penyalahgunaan jalur perlindungan imigrasi.
Namun, belum diketahui apakah pembatasan membawa anggota keluarga akan diterapkan pula terhadap pekerja migran terampil.
Burke sebelumnya diketahui memperlambat pemrosesan sejumlah visa bagi tenaga kerja terampil serta pengajuan visa untuk anggota keluarga mereka. Pada Juli 2026, pemerintah juga sempat memperlambat pemrosesan visa work holiday sebelum kembali memberikan prioritas terhadap tenaga kerja terampil.
Hak Kerja Pemohon Perlindungan Ikut Dievaluasi
Agenda reformasi imigrasi Australia tidak hanya menyasar mahasiswa internasional. Pemerintah juga mempertimbangkan perubahan terhadap hak kerja migran sementara yang permohonan perlindungannya telah ditolak oleh Departemen Dalam Negeri.
Saat ini, pemohon yang permohonannya ditolak masih dapat menempuh proses banding melalui Administrative Review Tribunal (ART) maupun Federal Court. Proses tersebut dalam sejumlah kasus dapat berlangsung cukup lama.
Selama menunggu proses peninjauan, pemohon dapat memperoleh visa sementara yang memungkinkan mereka tetap tinggal dan bekerja di Australia.
Situasi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena masa tinggal yang panjang selama proses banding dinilai dapat membuka celah bagi penyalahgunaan sistem. Kekhawatiran itu juga mencakup orang yang sebelumnya masuk ke Australia menggunakan visa pelajar maupun visa kunjungan.
Data Departemen Dalam Negeri Australia hingga Juli 2026 mencatat 110.898 orang masih berada dalam kondisi belum memperoleh visa perlindungan dan belum dideportasi. Mereka mencakup pemegang visa sementara serta orang yang sedang menjalani proses peninjauan administratif atau hukum.
Dunia Usaha Soroti Kebutuhan Tenaga Kerja
Rencana pengetatan migrasi tersebut juga menjadi perhatian kalangan dunia usaha. Ketua Australian Chamber of Commerce and Industry, Andrew McKellar, mengingatkan bahwa sektor bisnis Australia masih menghadapi kebutuhan terhadap pekerja dengan keterampilan tertentu.
Menurut McKellar, tantangan Australia tidak hanya berkaitan dengan jumlah migran. Persoalan perumahan dan kekurangan tenaga kerja terampil juga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian.
Ia menilai kebijakan migrasi yang terlalu ketat dalam jangka pendek berpotensi memberikan konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi jika kebutuhan tenaga kerja tidak dapat dipenuhi.
Pemerintah Australia kini menghadapi dua kepentingan yang harus berjalan beriringan, yakni menekan pertumbuhan migrasi dan tetap menjaga pasokan tenaga kerja yang dibutuhkan perekonomian. Perubahan aturan visa yang akan diumumkan menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari keseimbangan antara kedua kebutuhan tersebut.
