Anggaran Zoom BGN Rp5,7 Miliar Disorot Publik
Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk penyewaan layanan konferensi daring Zoom menjadi sorotan publik. Lembaga tersebut diketahui mengalokasikan dana sebesar Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026.
Jika dirinci, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp633 juta per bulan. Besaran anggaran ini memicu pertanyaan publik terkait efisiensi penggunaan dana, terutama di tengah dorongan penghematan belanja negara.
Sorotan muncul karena biaya langganan Zoom secara umum dinilai jauh lebih rendah. Paket standar layanan tersebut diketahui berada pada kisaran ratusan ribu rupiah per bulan untuk satu akun.
Perbandingan ini kemudian ramai dibahas di media sosial, setelah sebuah unggahan yang menyoroti anggaran tersebut viral dan memicu diskusi luas di kalangan netizen.
Dalam unggahan tersebut disebutkan, anggaran miliaran rupiah untuk layanan Zoom dinilai tidak sebanding dengan harga paket berlangganan yang tersedia secara komersial.
Reaksi publik pun beragam, dengan sebagian warganet mempertanyakan urgensi dan transparansi penggunaan anggaran tersebut oleh lembaga negara.
“Yang miskin ternyata bukan kita rakyat kecil, tapi yang miskin itu para pejabat ini,” tulis salah satu netizen dalam kolom komentar.
Komentar lain juga menyinggung dugaan pemborosan anggaran. “Amburadul pemakaian uang rakyat,” tulis pengguna media sosial lainnya.
Bahkan, ada pula yang mengaitkan isu ini dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah.
“Sungguh nekat. Di satu sisi efisiensi, di sisi lain hambur uang,” sahut netizen lainnya.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak BGN terkait rincian kebutuhan anggaran tersebut, termasuk jumlah lisensi, skala penggunaan, maupun alasan pemilihan paket layanan yang digunakan.
