Ahmad Baso Singgung Mandat Kepemimpinan PBNU
Intelektual sekaligus penulis Nahdlatul Ulama (NU), KH Ahmad Baso, melontarkan kritik terhadap arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama lima tahun terakhir.
Ahmad Baso menilai kepemimpinan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU seharusnya berfokus pada dua mandat utama, yakni pembinaan dan pengembangan jam’iyah. Menurutnya, kedua aspek tersebut merupakan bagian penting dari amanah organisasi untuk memperkuat kehidupan warga NU.
“Ada dua kata kunci yang menjadi amanat, yaitu pembinaan dan pengembangan,” ujar Ahmad Baso dalam keterangannya, dikutip Sabtu (8/8/2026).
Namun, ia menilai pelaksanaan mandat tersebut selama lima tahun terakhir justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ahmad Baso mengkritik orientasi program organisasi yang menurutnya lebih banyak bergerak ke arah elite dan akses kekuasaan dibandingkan penguatan jamaah di tingkat akar rumput.
“Namun apa yang terjadi selama lima tahun? Maaf, program yang dijalankan lebih banyak berorientasi ke atas, sibuk mencari berbagai akses, termasuk urusan tambang. Akibatnya, program-program untuk jamaah nyaris habis sama sekali,” katanya.
Menurut Ahmad Baso, persoalan tersebut menunjukkan adanya jarak antara mandat organisasi dengan pelaksanaan program di lapangan. Ia bahkan menilai pembinaan dan pengembangan jam’iyah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
“Pembinaan nol besar, pengembangan juga nol besar,” tegasnya.
Soroti Dominasi Kelompok di Internal PBNU
Kritik Ahmad Baso kemudian mengarah pada persoalan pembinaan internal organisasi. Ia menilai terdapat kelompok tertentu yang disebutnya sebagai kelompok kanan semakin memiliki pengaruh di lingkungan PBNU.
“Dalam aspek pembinaan, kelompok kanan justru lebih mendominasi di internal PBNU. Di sinilah letak persoalannya. Lebih percaya kepada orang luar daripada kepada internal sendiri yang seharusnya menjadi rujukan,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan komposisi internal organisasi, tetapi menyangkut arah dan identitas NU dalam menjalankan mandat keagamaannya di tengah masyarakat.
Ahmad Baso menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius agar organisasi tidak semakin jauh dari nilai dan prinsip yang menjadi dasar berdirinya NU.
Ia kemudian mengaitkan kritik tersebut dengan khittah organisasi serta pesan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari mengenai amanah para ulama dalam menjalankan organisasi.
Menurut Ahmad Baso, NU memiliki mandat untuk melakukan perbaikan dalam persoalan keagamaan dan kemasyarakatan atau li ishlahi al-masa’il ad-diniyyah wal-ijtima’iyyah.
“Ini menjadi contoh bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap khittah organisasi. Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari telah berpesan kepada para ulama agar mengemban amanah ini li ishlahi al-masa’il ad-diniyyah wal-ijtima’iyyah, untuk melakukan perbaikan dalam urusan keagamaan dan kemasyarakatan,” jelasnya.
Singgung Mandat Kepemimpinan
Dari kritik tersebut, Ahmad Baso kemudian mempertanyakan kembali kelayakan kepemimpinan yang dinilainya tidak menjalankan mandat organisasi secara optimal.
Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar dinamika politik internal NU, melainkan menyangkut pertanggungjawaban moral atas amanah organisasi yang telah diberikan kepada para pemimpinnya.
Atas dasar itu, ia mengingatkan warga NU agar menjadikan rekam jejak pelaksanaan mandat organisasi sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kepemimpinan ke depan.
“Oleh karena itu, jangan lagi memilih pemimpin yang telah melanggar amanah organisasi, yang baiatnya sudah batal sejak ia tidak menjalankan mandat tersebut. Ini menjadi catatan bagi kita semua,” pungkasnya.
