Bank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia
Permintaan domestik menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Bank Dunia menilai kekuatan konsumsi dalam negeri tersebut turut membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dinaikkan menjadi 5,2 persen.
Proyeksi terbaru itu tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2026 yang dirilis Selasa (6/10/2026). Bank Dunia menaikkan perkiraan pertumbuhan Indonesia sebesar 0,5 poin persentase dari proyeksi sebelumnya yang berada di level 4,7 persen.
Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di angka 5,2 persen pada 2027. Revisi untuk 2026 terutama didasarkan pada perkiraan bahwa dampak kenaikan harga energi terhadap perekonomian nasional tidak akan sebesar yang sebelumnya diperkirakan.
“Pertumbuhan Indonesia diproyeksikan tetap stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Angka ini merupakan kenaikan 0,5 poin persentase pada proyeksi 2026, karena dampak kenaikan harga energi lebih ringan dari yang diperkirakan,” tulis Bank Dunia.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia, Franziska Lieselotte Ohnsorge, mengatakan permintaan domestik menjadi faktor yang cukup kuat dalam menjaga laju pertumbuhan Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu pembeda Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia.
“Yang benar-benar kuat di (ekonomi) Indonesia adalah permintaan domestik. Hal itulah yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan inilah yang sedikit membedakannya dari negara-negara lain di kawasan (Asia),” kata Franziska.
Kinerja tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 yang mencapai 5,45 persen. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2025 secara tahunan yang tercatat sebesar 5,1 persen.
Bank Dunia mencatat rata-rata pertumbuhan pada dua kuartal pertama 2026 menjadi yang terkuat sejak 2022. Konsumsi swasta dan peningkatan belanja pemerintah di sekitar pergantian tahun menjadi faktor penting yang menopang kinerja tersebut.
Sejumlah momentum musiman dan kebijakan pemerintah juga ikut memberikan dorongan. Ramadan dan Idul Fitri yang berlangsung lebih awal, percepatan pembayaran tunjangan hari raya bagi ASN, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian dari faktor yang mendukung aktivitas ekonomi pada periode tersebut.
Namun, Bank Dunia melihat dorongan dari permintaan domestik mulai berkurang setelah momentum tersebut berlalu. Kondisi ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di level kontraksi 49,3 pada Agustus 2026 dan indeks kepercayaan konsumen yang turun menjadi 116,8 pada Juli 2026.
Dalam jangka pendek, bauran kebijakan pemerintah masih dinilai mampu menopang pertumbuhan. Akan tetapi, Bank Dunia mengingatkan bahwa dukungan tersebut juga berpotensi memperlebar ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Defisit transaksi berjalan Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 persen dari PDB pada 2026. Ketika stimulus fiskal mulai berkurang, investasi swasta diprediksi akan memegang peranan yang semakin besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode berikutnya.
Dari sisi inflasi, tekanan harga diperkirakan masih relatif terkendali. Bank Dunia memperkirakan inflasi Indonesia berada di sekitar batas atas sasaran bank sentral sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Dengan pertumbuhan 5,2 persen, ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap berada di atas rata-rata Asia Timur dan Pasifik yang diperkirakan tumbuh 4,5 persen pada 2026. Proyeksi kawasan tersebut juga naik dari perkiraan April 2026 sebesar 4,2 persen.
Revisi positif juga diberikan kepada sejumlah negara di kawasan. Pertumbuhan Vietnam diperkirakan mencapai 7,4 persen atau naik 1,1 poin persentase, sementara Malaysia diproyeksikan tumbuh 5,1 persen dan Thailand 2 persen. Kedua negara tersebut masing-masing mengalami kenaikan proyeksi 0,7 poin persentase.
Meski prospek pertumbuhan Indonesia membaik, Bank Dunia tetap meminta perhatian terhadap perkembangan defisit. Pelebaran defisit dinilai dapat memengaruhi persepsi terhadap kondisi keuangan pemerintah sekaligus memberikan tekanan terhadap penilaian dan peringkat utang Indonesia.
