Netanyahu Berisiko Ditahan Jika Kunjungi Hungaria
Perdana Menteri terpilih Hungaria, Peter Magyar, menyatakan sikap tegas terkait potensi kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke negaranya. Ia menegaskan bahwa Netanyahu dapat ditangkap apabila memasuki wilayah Hungaria.
Pernyataan tersebut disampaikan usai kemenangan politik Magyar dalam pemilu nasional, yang sekaligus menandai arah baru kebijakan luar negeri Hungaria di bawah kepemimpinannya.
Magyar juga mengumumkan penundaan rencana pengunduran diri Hungaria dari International Criminal Court (ICC). Kebijakan ini membalikkan langkah pemerintah sebelumnya yang berencana keluar dari keanggotaan lembaga tersebut.
Menurutnya, mempertahankan keanggotaan ICC merupakan bagian dari komitmen terhadap hukum internasional dan prinsip akuntabilitas global. Ia menilai kewajiban negara anggota tidak dapat diabaikan demi kepentingan politik jangka pendek.
“Kami berkomitmen untuk tetap menjadi bagian dari ICC dan menjalankan seluruh kewajiban yang melekat pada keanggotaan tersebut,” ujar Magyar dalam keterangannya kepada media.
Ia menegaskan, setiap individu yang masuk dalam daftar pencarian ICC harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum internasional yang berlaku, tanpa pengecualian.
“Jika ada pihak yang memiliki status buronan ICC memasuki wilayah Hungaria, maka kami wajib melakukan penahanan. Itu adalah konsekuensi hukum yang tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Pernyataan ini berkaitan dengan surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan ICC terhadap Netanyahu sejak November 2024. Dalam dokumen tersebut, ia diduga terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sikap Magyar berpotensi memicu dinamika baru dalam hubungan diplomatik antara Hungaria dan Israel, mengingat isu ini menyangkut sensitivitas politik dan hukum internasional.
Di sisi lain, keputusan untuk tetap berada dalam ICC juga dinilai sebagai sinyal bahwa Hungaria ingin memperkuat posisinya dalam sistem hukum global, sekaligus menjaga kredibilitas di mata komunitas internasional.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel terkait pernyataan tersebut. Namun, perkembangan ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian dalam dinamika politik internasional ke depan.
