DPR Kritik Anggaran Pengawasan MBG yang Minim
Pembahasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memunculkan kritik tajam terkait lemahnya aspek pengawasan. Sejumlah anggota dewan menilai alokasi anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan besarnya skala program yang dijalankan secara nasional.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, secara terbuka mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah, khususnya terkait dana yang dialokasikan untuk pengawasan keamanan pangan.
Ia menyoroti kecilnya anggaran yang dimiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang disebut hanya sekitar Rp2,9 miliar untuk mengawasi pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Dengan cakupan program sebesar ini, anggaran pengawasan seharusnya menjadi prioritas utama. Faktanya, justru sangat terbatas,” ujar Charles dalam rapat tersebut.
Ia bahkan membandingkan anggaran tersebut dengan pengadaan perlengkapan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang dinilai lebih besar. Perbandingan ini memicu pertanyaan publik mengenai arah kebijakan pengelolaan anggaran negara.
Kritik tersebut semakin menguat seiring meningkatnya laporan dugaan keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Insiden ini disebut terjadi di berbagai wilayah dengan frekuensi yang cukup tinggi.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah korban diduga telah melampaui 33 ribu anak hanya dalam kurun waktu April 2026.
“Angkanya sudah sangat besar, bahkan bisa lebih dari 33.000 anak. Ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Charles.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan. Namun, ia menilai tidak adil jika seluruh tanggung jawab dibebankan kepada BPOM, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
“Kalau anggarannya minim, tentu kemampuan pengawasan juga terbatas. Jadi persoalannya bukan semata di lembaga pengawas, tetapi pada kebijakan anggaran itu sendiri,” ujarnya.
