Pemkab Blora Alokasikan Rp2,5 Miliar untuk Internet, Efisienkah?
Publik dikejutkan oleh besarnya anggaran internet Pemerintah Kabupaten Blora yang mencapai Rp2,5 miliar dalam satu tahun anggaran. Dana tersebut dialokasikan untuk menunjang operasional digital di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk kebutuhan publikasi dan produksi konten.
Berdasarkan data dari BPPKAD Blora, anggaran tersebut digunakan untuk layanan internet di 18 dinas, lima badan, dua kantor, serta 16 kecamatan. Meski terlihat besar, total anggaran ini disebut mengalami penurunan sekitar Rp32 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Sorotan publik menguat setelah terungkap bahwa sebagian OPD juga memasukkan biaya langganan aplikasi editing seperti Canva dan CapCut ke dalam paket anggaran internet. Praktik ini ditemukan di beberapa OPD, di antaranya Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4), BKPSDM, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Rinciannya, DP4 mengalokasikan sekitar Rp85 juta, BKPSDM Rp33 juta, dan Dinas Kominfo Rp3,7 juta dalam satu paket layanan yang mencakup akses internet sekaligus penggunaan aplikasi tersebut. Angka ini menjadi perhatian karena jauh melampaui biaya langganan resmi aplikasi yang relatif lebih rendah.
Sebagai perbandingan, biaya langganan tahunan CapCut berkisar sekitar Rp910 ribu, sementara Canva sekitar Rp1,83 juta per tahun. Selisih yang cukup besar ini memicu pertanyaan publik terkait transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setyawan, menjelaskan bahwa layanan tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas publikasi di berbagai unit kerja, mulai dari kantor dinas hingga Balai Penyuluh Pertanian di tingkat kecamatan. Menurutnya, kebutuhan konten digital meningkat signifikan seiring tuntutan keterbukaan informasi publik.
“Hampir setiap hari kami membuat publikasi. Bahkan dalam satu hari bisa lebih dari satu konten yang diunggah ke media sosial,” ujarnya.
Di sisi lain, besarnya anggaran tetap menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah alokasi tersebut murni untuk mendukung digitalisasi, atau terdapat potensi pembengkakan dalam paket layanan internet dan publikasi.
Dinas Kominfo tercatat sebagai penerima anggaran terbesar, yakni sekitar Rp426 juta untuk kebutuhan Internet Sharing dan Main Gateway. Disusul oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp173,5 juta, BPPKAD Rp156 juta, Sekretariat Daerah Rp136 juta, serta Sekretariat DPRD Rp111 juta.
Pada tingkat wilayah, Kecamatan Cepu menjadi penerima anggaran internet terbesar dengan nilai mencapai Rp47,5 juta. Kondisi ini semakin memperkuat perhatian publik terhadap distribusi dan efektivitas penggunaan anggaran digital di lingkungan Pemkab Blora.
Hingga kini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tersebut menjadi sorotan, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran.
