Gaji Tukang Sapu TKA China di IMIP Tembus Belasan Juta
Isu soal ketimpangan tenaga kerja asing (TKA) kembali mencuat setelah seorang mantan karyawan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) membeberkan fakta mencengangkan. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama jurnalis Aiman Witjaksono di program Rakyat Bersuara, Selasa (2/12/2025), sosok yang disamarkan sebagai Mr X mengungkap adanya TKA asal China yang bekerja hanya sebagai tukang sapu namun menerima gaji belasan juta rupiah setiap bulan.
Mr X menceritakan bahwa informasi itu ia dapatkan langsung saat berinteraksi melalui penerjemah.
“Saya nanya lewat penerjemah, ‘senang tidak kerja di Indonesia?’ Dia jawab senang sekali. Mereka digaji sekitar 8.000 Yuan,” ujarnya.
Dengan kurs saat ini, 1 Yuan setara dengan Rp2.349. Artinya, gaji tukang sapu TKA tersebut berada di kisaran Rp18,7 juta per bulan—angka yang jauh di atas rata-rata upah pekerja lokal di sektor serupa.
Gaji Dibagi Dua: Separuh untuk Keluarga di China
Menurut penuturan Mr X, sistem pembayaran gaji untuk tenaga kerja China di IMIP dilakukan dua kali dalam sebulan.
“Lima puluh persen diberikan kepada keluarga di negara asal, sisanya dalam bentuk rupiah untuk pekerja di Indonesia,” katanya.
Skema tersebut disebut telah berlangsung lama, dan menjadi pola umum bagi pekerja asal China yang ditempatkan di level pekerjaan basic seperti kebersihan atau operasional lapangan.
“Mereka Masih Pakai Tenaga Manusia, Banyak SDM Dipakai”
Mr X juga menggambarkan kondisi lapangan di mana perusahaan masih banyak mengandalkan tenaga manusia untuk pekerjaan seperti menyapu area industri.
“Karena waktu itu mereka memang pakai tenaga manusia agar pemberdayaannya besar. Tukang sapu pakai caping, sapu besar, nyapu jalanan,” ungkapnya.
Pengakuan ini kembali memantik debat publik terkait kebijakan tenaga kerja asing, terutama di kawasan industri besar seperti IMIP, yang selama ini kerap disebut membuka peluang kerja namun di saat yang sama memicu kecemburuan sosial dan kontroversi pengupahan.
Hingga kini, pihak IMIP belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan mantan karyawannya tersebut. Tensi perbincangan publik pun terus meningkat, menambah panjang daftar polemik seputar keberadaan TKA di kawasan industri strategis nasional.
