DPR mendesak pemerintah untuk menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) sekaligus anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak pemerintah untuk menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan nikel yang merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pernyataan ini disampaikannya menyusul polemik pencemaran lingkungan laut yang diduga dilakukan sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut.

“Tindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Ia menyoroti bahwa perhatian publik selama ini hanya tertuju pada PT Gag Nikel, sementara terdapat sejumlah tambang ilegal lain yang juga ditengarai turut merusak ekosistem laut dan belum mendapat perhatian serius pemerintah.

Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia dengan Narkoba: Banyak di Jawa Barat Termasuk Bekasi

1 jam

“Yang dilaporkan masyarakat itu bukan hanya PT Gag Nikel. Ada juga tambang lain yang dekat dengan objek wisata. Jangan pilih kasih dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Katseye di SSense eksklusif

3 jam

Mulyanto mengingatkan bahwa Raja Ampat merupakan ikon pariwisata dunia dengan kekayaan biodiversitas laut yang luar biasa. Menurutnya, kelestarian lingkungan kawasan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban moral terhadap generasi mendatang.

“Kekayaan alam ini harus dijaga dan diwariskan, sebagai bentuk keadilan bagi anak-cucu kita,” imbuhnya.

Lebih jauh, Mulyanto menilai bahwa perusahaan-perusahaan tambang kerap mengabaikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semestinya menjadi panduan dalam menjalankan usaha berkelanjutan. Ia mengkritik fokus perusahaan yang cenderung mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Perusahaan tambang harus menjadikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama, bukan hanya keuntungan semata,” katanya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah agar segera melakukan intervensi aktif demi mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas. Mulyanto mengingatkan agar masyarakat lokal tidak terus-menerus menjadi korban dari eksploitasi tambang.

“Jangan sampai masyarakat malah dirugikan dari bisnis tambang di wilayah mereka sendiri,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan penghentian sementara operasi PT Gag Nikel di Raja Ampat, sambil menunggu hasil verifikasi lapangan atas dugaan pencemaran lingkungan.

“Kami untuk sementara hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Kamis (5/6).