Anggaran Influencer RANS Rp14,7 Miliar Disoal DPR
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan rincian kontrak publikasi yang melibatkan influencer. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui pekerjaan yang dibiayai negara beserta manfaat yang dihasilkan.
“Kalau memakai uang publik, masyarakat berhak tahu apa yang dipesan, berapa biayanya, dan apa hasilnya,” kata Chusnunia dalam keterangan yang dimuat Fraksi PKB, Rabu (11/11/2026).
Desakan itu menyusul sorotan ICW terhadap kontrak jasa influencer di dua kementerian senilai sekitar Rp14,7 miliar. RANS menjelaskan bahwa sekitar Rp10,79 miliar berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan Rp3,9 miliar lainnya untuk promosi museum.
Corporate Secretary RANS Chintami M. Sihombing menyatakan nilai kontrak mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer, dan kegiatan promosi. Menurut perusahaan, penetapan harga mempertimbangkan ruang lingkup serta tingkat kerumitan pekerjaan.
Chusnunia, yang akrab disapa Nunik, menilai jumlah tayangan perlu dilengkapi penjelasan mengenai audiens yang dijangkau. Untuk program nelayan, misalnya, pemerintah perlu menunjukkan apakah informasi sampai kepada masyarakat sasaran dan membantu mereka mengakses program.
Ia juga mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif mempercepat pedoman biaya jasa kreatif. Acuan tersebut diharapkan membantu instansi pemerintah menilai kewajaran harga dan hasil pekerjaan.
Nunik mengusulkan penyusunan contoh perhitungan biaya dan kontrak bersama LKPP. Pekerja lepas, studio kecil, serta komunitas kreatif daerah perlu dilibatkan agar pedoman mencerminkan kebutuhan berbagai skala usaha.
RANS sendiri menyebut tiga kampanye KKP menghasilkan lebih dari 120 keluaran pekerjaan. Perusahaan menyatakan kerja sama dijalankan mengikuti prosedur pengadaan dan persyaratan instansi terkait.
Sementara itu, KKP menjelaskan kolaborasi dengan sejumlah kreator bertujuan menjangkau masyarakat dengan kebiasaan konsumsi informasi yang beragam. Kementerian menyatakan kerja sama dilakukan melalui badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi.
“Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas,” demikian keterangan KKP, dikutip NU Online.
