Mahasiswa UGM Bantah Aksi di GIK Anti Diskusi
Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan klarifikasi terkait aksi yang terjadi dalam forum diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6/2026). Mereka menegaskan aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap dialog dengan pemerintah, melainkan kritik terhadap ruang diskusi yang dinilai belum berjalan secara setara.
Penjelasan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Balairung UGM, Sleman, Rabu (17/6/2026). Mahasiswa menyatakan tetap mendukung dialog sebagai bagian dari proses demokrasi, namun menginginkan forum yang memberi kesempatan yang sama bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan.
Aksi tersebut sebelumnya terjadi saat berlangsung forum yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Budiman Sudjatmiko.
Salah satu mahasiswa, Sarah, mengatakan aksi itu berangkat dari akumulasi keresahan terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, mahasiswa datang dengan harapan dapat menyampaikan kritik dan berdiskusi secara langsung.
“Kami tidak datang untuk menolak dialog. Justru kami ingin menyampaikan berbagai kegelisahan yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sarah menilai forum yang berlangsung lebih banyak berisi penyampaian program dan capaian pemerintah dibandingkan membuka ruang pertukaran gagasan yang seimbang. Kondisi tersebut membuat mahasiswa merasa aspirasi yang ingin disampaikan tidak memperoleh ruang yang cukup.
Ia menyebut sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa antara lain korupsi, konflik agraria, penggusuran warga, kriminalisasi masyarakat sipil, hingga berbagai kebijakan nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate, serta regulasi terkait TNI dan Polri.
“Kami tidak pernah anti diskusi. Yang kami pertanyakan adalah bagaimana dialog bisa berjalan setara jika ruang yang tersedia tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak,” katanya.
Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, menilai ruang diskusi dalam demokrasi seharusnya dibangun berdasarkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, forum dialog perlu memberikan ruang yang cukup bagi kritik, masukan, maupun perbedaan pandangan.
“Kami ingin diskusi yang benar-benar berangkat dari kepentingan rakyat, bukan sekadar ruang untuk menyampaikan narasi dari satu pihak saja,” ujarnya.
Mesa juga menyoroti respons pejabat terhadap sejumlah isu yang diangkat mahasiswa, termasuk persoalan Papua. Menurutnya, substansi kritik yang disampaikan belum mendapatkan jawaban yang memadai.
“Ketika kami mengangkat berbagai persoalan, termasuk Papua, kami berharap ada respons terhadap substansi yang kami sampaikan,” katanya.
Sementara itu, juru bicara mahasiswa, Gladwin, mengatakan mahasiswa berharap dapat berdialog dengan pemerintah dalam posisi yang sejajar dan memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami ingin berdiri di ruang yang sama dan berbicara dengan pijakan yang sama, yaitu keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Menurut Gladwin, situasi yang terjadi dalam forum tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Meski demikian, mahasiswa menegaskan tetap membuka ruang dialog selama dilakukan secara terbuka, setara, dan berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.
“Kritik yang kami sampaikan lahir dari kepedulian terhadap kondisi bangsa. Karena itu kami berharap ruang dialog ke depan bisa lebih terbuka dan benar-benar mendengar suara masyarakat,” pungkasnya.
