Viral di Media Sosial, Aksi Tim Ahli Gubernur Kaltim Menuai Kecaman
Gelombang kritik publik menerpa salah satu anggota Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur, Sudarno, setelah video sosialisasi program pendidikan yang ia sampaikan menuai kontroversi di media sosial. Konten tersebut menjadi viral dan memicu perdebatan luas terkait etika pejabat publik dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Perbincangan mulai mencuat setelah video itu beredar di platform X dan Threads pada Selasa, 7 April 2026. Dalam waktu singkat, rekaman tersebut menyebar luas dan memancing beragam reaksi, sebagian besar bernada kecaman.
Dalam video berdurasi singkat itu, Sudarno sebenarnya tengah menjelaskan program Gratispol, sebuah inisiatif bantuan pendidikan yang ditujukan bagi pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Timur. Program tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan.
Namun, perhatian publik justru tersedot pada adegan pembuka video. Sebelum memulai penjelasan, Sudarno terlihat menghembuskan asap rokok ke arah kamera, sebuah tindakan yang dinilai tidak mencerminkan sikap pantas, terlebih dalam konteks penyampaian informasi pendidikan.
Sejumlah warganet menilai tindakan tersebut mencederai pesan utama yang ingin disampaikan. Alih-alih fokus pada substansi program, publik justru menyoroti aspek etika dan keteladanan dari seorang figur yang terlibat dalam pemerintahan.
“Pesan pendidikan seharusnya disampaikan dengan contoh yang baik. Kalau diawali dengan merokok seperti itu, kesannya tidak serius dan tidak mendidik,” tulis seorang pengguna media sosial dalam kolom komentar.
Kritik juga datang dari kalangan pemerhati pendidikan yang menekankan pentingnya konsistensi antara pesan dan perilaku. Menurut mereka, figur publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga citra, terutama saat berkomunikasi dengan generasi muda.
“Dalam komunikasi publik, simbol dan gestur memiliki makna. Ketika yang ditampilkan tidak selaras dengan nilai pendidikan, maka pesan utamanya berpotensi gagal tersampaikan,” ujar seorang pengamat komunikasi yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, program Gratispol sendiri merupakan kebijakan strategis yang diharapkan mampu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat. Program ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sayangnya, polemik yang muncul justru menggeser perhatian publik dari substansi kebijakan tersebut. Hingga saat ini, unggahan terkait video tersebut masih terus beredar dan menuai respons negatif dari warganet.
Publik pun mendesak adanya respons resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik dalam bentuk klarifikasi maupun evaluasi terhadap etika komunikasi para pejabat dan tim ahli, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
