Saleh Daulay Tegur Menpar soal Transparansi Anggaran
Suasana rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Kompleks Parlemen, Senayan, mendadak memanas. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, khususnya terkait transparansi anggaran dan etika penyampaian jawaban kepada parlemen.
Dalam rapat yang berlangsung Rabu (4/2/2026), Saleh menyoroti cara Kemenpar menjawab pertanyaan anggota dewan yang dinilai tidak tepat forum. Ia mengkritik penjelasan yang disampaikan melalui media sosial, bukan dalam rapat resmi.
“Jawaban itu seharusnya disampaikan di forum ini, bukan dicicil lewat media sosial. Di sini kita bisa berdiskusi dan mendalami secara langsung,” tegasnya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi respons cepat dari pihak kementerian. Namun, menurutnya, mekanisme komunikasi formal tetap harus dijaga agar fungsi pengawasan DPR berjalan optimal.
Selain persoalan komunikasi, DPR juga menyoroti capaian kinerja Kemenpar sepanjang 2025. Widiyanti sebelumnya memaparkan keberhasilan Indonesia meraih 154 penghargaan internasional, meningkat signifikan dari 66 penghargaan pada tahun sebelumnya.
Namun, angka tersebut justru memicu pertanyaan kritis dari DPR. Saleh mempertanyakan sejauh mana penghargaan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan itu bagus, tapi yang paling penting adalah manfaatnya untuk rakyat. Harus dijelaskan secara konkret,” ujarnya.
Ketegangan rapat semakin meningkat saat pembahasan beralih ke laporan keuangan. DPR menemukan adanya ketidaksinkronan data anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Saleh menegaskan bahwa kesalahan dalam angka tidak dapat ditoleransi.
“Ini menyangkut angka, tidak boleh ada ketidaksesuaian. Harus jelas dan akurat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kemenpar untuk memperbaiki dan menyinkronkan data laporan keuangan tersebut.
Menanggapi situasi tersebut, Widiyanti memberikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya. Ia membantah anggapan bahwa dirinya tidak siap atau menghindari rapat dengan DPR.
“Saya sudah mengosongkan waktu dan siap mengikuti rapat sampai selesai. Informasi yang menyebut sebaliknya tidak benar,” jelasnya.
Terkait capaian penghargaan internasional, Widiyanti menegaskan bahwa pengakuan tersebut diperoleh secara kredibel dan memiliki nilai strategis dalam meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
