Mengundang Polemik di Tubuh KNPI, PC PMII: Berikan Sanksi Tegas Oknum Pemecah Belah OKP

BANTEN – Menanggapi keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang yang diadakan Kamis, (10/6/2021), Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang menyatakan keputusan tersebut cacat dan tidak sah secara hukum yang termaktub dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.

Sekretaris Umum PC PMII Pandeglang, Aditia Ikhsan, mengatakan bahwa Rapat Pleno tersebut tidak sah secara konstitusi KNPI, lantaran pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh perwakilan saja, tidak terlihat 50+1 dari semua anggota, artinya secara putusan quorum sudah batal secara hukum.

“Ini terlihat jelas bahwasannya DPD Pandeglang terkesan politis dan tidak punya niatan untuk membedayakan pemuda/pemudi di Kabupaten Pandeglang,” kata Aditia.

“Kalau kita lihat dari sisi internalnya saja sudah begitu, bagaimana punya progresifitas ke arah pemberdayaan pemuda maupun organisasi yang ada di dalam naungannya,” sambungnya.

Selain itu, Aditia menilai bahwa Rapat Pleno tersebut terkesan dipaksa sehingga mengundang polemik karena dilakukan sepihak.

“Untuk itu, kami mendorong kepada DPD KNPI Provinsi Banten untuk turun dan mengatasi permasalahan ini,” tambahnya.

Untuk diketahui, sesuai AD/ART, pemberhentian Ketua Umum dan Pengangkatan Pelaksana Tetap (PLT) Ketua Umum/ Ketua Sebelum Kongres/Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota/Muscam/Distrik KNPI, hanya dapat dilakukan melalui:

  1. Keputusan Rapat Pleno Pengurus di masing-masing tingkat yang dihadiri dan disetujui minimal 50%+1 jumlah suaran pengurus pleno.
  2. Usulan dari 2/3 jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tercatat dan berhimpun serta 2/3 dari jumlah dewan pengurus sesui tingkatan pengurus di masing-masing tingkatan.
  3. Usulan pemberhentian Ketua Umum/Ketua harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan, bukti dan saksi beserta tanda tangan pengusul untuk perseorangan dan atau tanda tangan pimpinan serta cap organisasi untuk OKP Nasional yang terdaftar dan berhimpun di KNPI.
  4. Ketua Umum/Ketua dapat mengajukan gugatan pembatalan dan pembelaan atau putusan pemberhentiannya dalam rapat pleno yang diadakan untuk maksud tersebut.

“Dengan demikian, kami PC PMII Pandeglang mengecam tindakan rapat pleno DPD KNPI yang dirasa sepihak dalam memutuskan. Untuk itu, kami mendorong DPD KNPI Provinsi Banten dan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) untuk segera memberikan teguran dan sanksi agar menjalankan kembali Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) KNPI Kabupaten Pandeglang agar sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan,” tandas Aditia.

Reporter: Hilal Alfath
Editor: Wilujeng Nurani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup